Turunkan Angka Stunting dan Kemiskinan Masih Jadi Fokus Pemkab Magelang pada 2023

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemkab Magelang mencatatkan angka stunting di wilayahnya mencapai  28,20 persen pada 2022.

Padahal, secara nasional Presiden Joko Widodo mencanangkan angka stunting berada diposisi 14 persen pada 2024 mendatang.

Untuk menekan dan mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya dengan
melaksanakan audit kasus stunting, memperkuat intervensi gizi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi  gizi sensitive (non sektor kesehatan).

Serta, monev oleh petugas kesehatan saat pelaksanaan kegiatan di  posyandu terutama pada saat operasi timbang, dan Gaspol Dulut (Gerakan cegah stunting dengan perbaikan Pola Asuh dan Konsumsi Satu Hari Satu Telur / Protein Hewani Lainnya).

Baca juga: Ingat! Stunting Bisa Turunkan Kecerdasan, Harus Dicegah, Makanan Bergizi Ikan Dan Telur

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang , Adi Waryanto menyampaikan, capaian angka stunting berbanding lurus dengan nilai gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat.

"Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang dilakukan setiap bulan oleh petugas gizi Puskesmas persentase stunting sebesar 13,10 persen,"ujarnya. 

Lanjut dia, untuk menurunkan angka stunting tentu juga diperlukan fasilitas sarana dan prasarana pendukung, mulai dari Puskesmas, Posyandu, hingga Tenaga Kesehatan (Nakes) yang mumpuni.

"Sekarang, dari 29 Puskesmas hanya 5 Puskesmas yang memiliki alat USG. Dari 2466 Posyandu hanya 618 yang memiliki antropometri, sedangkan nakes dokter sebanyak 70 orang, bidan 486 orang, ahli gizi 46 orang, serta kader Posyandu hanya  13.139 orang,"ucapnya.

Tak hanya soal stunting, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemkab Magelang yakni soal angka kemiskinan .

Capaian angka kemiskinan di Kabupaten Magelang berdasarkan Rilis BPS Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 adalah sebesar 11,0 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 145.330 jiwa.

Ditambah, angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,29 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 29.950 jiwa.

"Untuk mengatasinya Pemerintah Kabupaten Magelang telah membagi menjadi 3 strategi. Pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat, dengan program yang dilaksanakan antara lain, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat serta program pengelolaan pendidikan. Kedua peningkatan pendapatan masyarakat melalui program  pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Serta,  penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan ,"terangnya.

Baca juga: Pemkab Magelang Susun Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2023

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, untuk kemiskinan ekstrem, Presiden Joko Widodo menghendaki target mendekati 0 persen pada tahun 2024.

Ada beberapa instrumen yang sudah digunakan untuk mengatasi dua permasalahan tersebut.