HPN 2023, Pers Masih Dipercaya Masyarakat Ketimbang Medsos, Asalkan…

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Hari Pers Nasional (HPN) yang selalu dirayakan pada 9 Februari perlu dimaknai sebagai pengingat independensi media.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Nyarwi Ahmad PhD menjelaskan, hingga kini, sebenarnya pers masih dipercaya masyarakat dalam hal menyebarkan informasi.

Nyarwi yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) menjelaskan, pada survei tahun 2022, terlihat tingkat kepercayaan masyarakat secara umum terhadap media mainstream masih lebih tinggi dibanding media sosial.

Mayoritas publik dalam survei tersebut sangat atau cukup percaya pada media formal, TV, Radio dan Koran dan lebih percaya pada jenis media tersebut dibandingkan dengan media sosial.

Baca juga: Puncak HPN ke-38, 3 Tokoh Publik di Kulon Progo Terima PWK Award 

Hasil survei menunjukan sebanyak 74,4 persen masyarakat percaya pada media formal, sementara tingkat kepercayaan pada media sosial sebesar 12,7 persen.

“Bagaimanapun media mainstream hingga saat ini masih menjadi acuan utama. Adaptasi disini diperlukan oleh media mainstream karena keberadaan media mainstream boleh dibilang cukup tergantung platform-platform raksasa digital," katanya di Departemen Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM, Kamis (9/2/2023).

Maka, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan keberadaan media, pers harus tetap independen, termasuk dari kepentingan bisnis.

Semangat independensi penting mengingat sebagai pilar keempat demokrasi keberadaan pers sangat dibutuhkan di tengah kehidupan masyarakat.

"Bukan hanya sebagai watchdog yang berperan mengawasi, mengevaluasi dan mengingatkan kinerja, mengawasi dan memberi kritikan terhadap siapapun yang memimpin lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga yang terkait penegakan hukum. Tetapi media juga perlu mengangkat atau merespons isu yang berkembang di dalam masyarakat baik terkait ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan dan hal lain," ujarnya

Meski selalu dituntut independen, Nyarwi menilai media sebenarnya wajar memiliki orientasi tertentu atau keberpihakan selama orientasi atau keberpihakan tersebut masih dalam koridor kepentingan publik.

Artinya untuk kepentingan masyarakat, kinerja-kinerja media masih mengawal kepentingan publik.

Hal itu bisa dilakukan media entah dalam rangka mengkritisi atau bahkan memberikan masukan pada lingkar kekuasaan eksekutif, legislatif dan lembaga-lembaga penegak hukum.

“Mungkin bisa juga dengan mengingatkan masyarakat terkait beberapa hal yang krusial yang menjadi agenda publik, dimana masyarakat tidak menyadari secara penuh. Keberpihakan itu harus malah, tetapi yang perlu dijaga adalah profesionalitas dalam bekerja," katanya.

Di hari pers, Kamis 9 Februari 2023 ini, Nyarwi berharap insan media tetap berpegang kuat pada prinsip-prinsip jurnalisme.

Baca juga: Peringati HPN 2023, Wakil Bupati Purworejo Minta Jurnalis Tidak Terjebak Sikap Pragmantis