Warga Terdampak Tol di Sleman dan Bantul Bersiap Ikuti Konsultasi Publik Tol Yogyakarta-Bandara YIA

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tim pengadaan lahan proyek jalan Tol Yogyakarta-Solo seksi tiga yakni Tol Yogyakarta-Yogyakarta International Airport (YIA) mulai memasuki konsultasi publik.

Sebagai informasi Tol Yogyakarta-YIA melewati tiga kabupaten di wilayah DIY yakni Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Tol Yogyakarta-Solo Dian Ardiansyah mengatakan konsultasi publik direncanakan akan dimulai minggu depan.

Disampaikan Dian, warga terdampak tol di dua kabupaten yakni Bantul dan Kulon Progo telah menyelesaikan tahap pendataan awal

"Dua kabupaten yakni Sleman dan Bantul sudah selesai tahap awal, lalu dilanjut konsultasi Publik. Dimulainya minggu depan. Nah, yang satu kahupate lagi Kulon Progo belum masuk ke pendataan awal," kata Dian, Minggu (5/1/2023).

Dijelaskan olehnya untuk jadwal konsultasi publiknya masih belum ditentukan secara pasti.

Dian mengatakan total ada 6100 bidang lahan di tiga kabupaten yakni Sleman, Bantul dan Kulon Progo yang terdampak proyek Tol Yogyakarta-Solo seksi tiga.

"Total ada 6100 bidang lahan yang terdampak. Kemungkihan masih akan bertambah setelah konsultasi publik nanti," terang dia.

Manajer Lahan PT Jogja Solo Marga Makmur, Aldian Wiga, menambahkan untuk konstruksi tol sekitar 3 hingga 5 Kilometer didesain eleveted atau melayang.

Sementara konstruksi sisanya berupa timbunan tanah.

"Yang eleveted itu hanya melintas di Ring Road Barat saja. Lainnya timbunan tanah," ujarnya.

Tidak ada metode khusus dalam konstruksi tol Yogyakarta-Solo yang berada di seksi tiga itu.

Sementara Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno, menanggapi pihaknya masih akan membahas jadwal konsultasi publik di tiga kabupaten yang ada di DIY, terutama yang terdampak pada pembangunan tol Yogyakarta-Solo seksi tiga.

Diharapkan pekan depan penjadwalan konsultasi publik bagi warga terdampak tol dapat diselesaikan.

"Mulainya kapan dan sampai kapan nanti menyesuaikan. Yang jelas konsultasi publik ini untuk mengetahui situasi dan perkembangan masyarakat terdampak tol," pungkasnya. (*)