Program Pengentasan Kemiskinan DIY Sasar Hingga Tingkat Kalurahan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tingginya angka kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi Pemda DIY.

Paniradya Pati DIY, Aris Eko Nugroho menyampaikan, pihaknya juga berupaya untuk mengurai kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan berbagai program bantuan untuk masyarakat.

Program-program ini dibuat dengan didasari oleh pemanfaatan dana keistimewaan yang memiliki alokasi tertentu yang dikhususkan untuk pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Bupati Sleman Resmikan Fasilitas Jogging Track di Lapangan Donokerto

Sejumlah program seperti desa Mandiri budaya, desa wisata sebagai rintisan kalurahan mandiri budaya kemudian juga RTLH atau rumah tinggal layak huni menjadi program-program yang dibiayai oleh dana keistimewaan.

Program-program seperti beasiswa bagi anak, desa prima untuk ibu yang diutamakan kepala keluarga,  RTLH per individu maupun RTLH terintegrasi, kelompok usaha bersama (KUBE), penggunaan tanah kas desa yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu sehingga salah satu kebutuhan papan bisa terpenuhi dengan baik.

"Desa Mandiri budaya, desa preneur, desa prima, desa mandiri pangan kemudian desa wisata kami bangun juga melalui pembiayaan dari sejumlah alokasi bersumber dari dana keistimewaan.  Tujuannya untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat pada tingkat kelurahan yang sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY," papar Aris.

Sementara, Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Kristen Duta Wacana, Murti Lestari mengatakan, Pemda DIY perlu memastikan apakah program-program pengentasan kemiskinan yang digalakkan benar-benar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama warga kelas menengah hingga bawah.

Baca juga: Kenaikan Biaya Haji Sulit Dihindari, DPR Kaget Dengar Usulan Biaya Haji Rp69 Juta

"Misalnya dengan mencitpkan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil. Terkadang kan ada program tapi apakah betul program itu akan meningkatkan pendapatan kelas bawah, itu yang perlu dievaluasi," katanya.

Pemda DIY juga perlu menaruh perhatian terhadap upaya pemberdayaan masyarakat kecil. Sebab berbeda dengan daerah lain yang mengandalkan sektor industri, penghasilan mayoritas warganya akan menyesuaikan dengan upah minimum provinsi yang ditetapkan.

Sementara DIY yang bukan daerah industri, mayoritas warga bekerja sebagai petani, pelaku UMKM, dan pekerja informal.

"Di Yogya itu kebetulan tidak banyak lokasi yang cocok untuk industri manufaktur. Karenanya, ini perlu menggerakkan masyarakat dengan program-program menggerakkan pengusaha kecil," tandasnya. (tro)