Bupati Bantul Menyatakan PPKM Dicabut Tetapi Status Kedaruratan Masih Tetap Ada

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah pusat telah menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 30 Desember 2022 kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bawa meski status PPKM dicabut namun kedaruratan masih berlaku.

Bupati menjelaskan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan dipastikan telah melalui kajian epidemiologi untuk menentukan langkah menghentikan PPKM.  

Baca juga: Wacana Regrouping Sekolah yang Kena Terjang Tol di Klaten Disambut Baik Disdik

“Pemerintah memandang penting pencabutan PPKM itu untuk melakukan pemulihan ekonomi. Tetapi kedaruratannya belum dicabut,” ujarnya Rabu (4/1/2023).

Ia mencontohkan, setelah PPKM dicabut maka gedung yang kapasitasnya 100 orang tetap boleh digunakan 100 persen. 

Sudah tidak ada lagi work from home (wfh) dan kembali lagi menjadi work from office (wfo).

“Sehingga pembatasan di PPKM dinyatakan tidak berlaku, tetapi ingat kedararutan tidak dicabut. Mengapa? Karena kita masih mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,” ucapnya.

Adapun status kedaruratan ini terkait dengan penganggaran.

Jika status kedaruratan turut dicabut, maka pemerintah akan kesulitan melakukan refocusing anggaran jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berkaitan dengan penyebaran Covid-19.
 
“Memang ini pilihan kita, kita ingin ekonomi segera pulih, apalagi inflasi tinggi sehingga pemulihan ekonomi harus didorong, dengan cara salah satunya mencabut PPKM. Supaya usaha-usaha itu semakin lancar,” ucapnya.

Baca juga: Penjualan Daging Ayam di Pasar Baledono Purworejo Meningkat 4 Kali Lipat saat Malam Tahun Baru

Meski saat ini sudah tidak ada pemberlakuan PPKM, namun Bupati tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan tetap menerapkan hidup sehat.

Misalnya dianjurkan untuk tetap mengenakan masker, terlebih virus Covid-19 masih mengintai.

"Ya dianjurkan tetap mengenakan masker," ucapnya. (nto)