Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Begini Kata Peneliti Pustral UGM Soal Tarif Ojol yang Bakal Ditetapkan Daerah

Rencananya kewenangan penetapan besaran tarif batas atas dan bawah ojek online akan ditetapkan oleh gubernur.

ist
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Perhubungan berencana merevisi Peraturan Menteri 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Rencananya kewenangan penetapan besaran tarif batas atas dan bawah ojek online akan ditetapkan oleh gubernur.

Menurut Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM , Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc., perubahan aturan tersebut menarik, karena berusaha menempatkan domain pengaturan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Baca juga: Tarif Ojol Bakal Ditetapkan Daerah, Begini Tanggapan Grab Indonesia

"Alasannya yang pertama adalah dari adanya preseden bahwa mobilitas lokal atau perkotaan adalah diatur oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Kemudian alasan lain adalah variasi kondisi perekonomian dan sosial yang berbeda-beda," katanya, Jumat (02/12/2022). 

Hal lain yang lebih substantif, lanjut dia, adalah terkait dengan tarif pelayan publik yang kaidahnya ditetapkan berdasar keputusan bersama dengan DPR atau DPRD.

Ia menilai Peraturan Menteri 12 Tahun 2019 unik, atau bisa disebut sebagai inovatif.

Hal itu karena ada upaya akomodatif dari suara masyarakat dan pelaku usaha, tapi tetap berusaha untuk berada dalam koridor dan kaidah penerbitan peraturan.

Suara masyararakat berupa tekanan untuk pengaturan angkutan ojek online sangat besar, karena sudah menjadi bagian dari solusi keseharian.

Namun hukum positif tidak menempatkan sepeda motor sebagai angkutan umum.

Dengan demikian fokus pengaturan adalah pada perlindungan keselamatan, sebagai mana judul dari PM tersebut.

"Kemudian persoalan menjadi pelik ketika ada aspek tarif. Jika dibawa pada tarif pelayanan publik, maka penetapan tarif harus melibatkan DPR atau DPRD dan kewenangan buka pada tingkat menteri. Oleh karena itu penyebutan dalam PM hanya pada biaya jasa, termasuk juga dengan formulanya," terangnya. 

Baca juga: Tarif Baru Ojek Online per 10 September 2022 Zona Jawa, Sumatera, Jabodetabek

Arif menyebut perubahan peraturan menteri tersbut berorientasi pada pemindahan kewenangan dari pusat ke daerah.

Pimpinan Daerah bisa membawa ke ranah yang lebih tinggi yaitu sebagai 'tarif pelayanan publik' dengan melibatkan DPRD, atau mempetahankan status 'biaya jasa".

Jika pilihannya adalah sebagai "biaya jasa', proses penetapan akan lebih cepat. 

Namun agar tidak ada yang membawa ke peninjauan status transaksinya, semestinya semua pihak menempatkan angkutan online ini bukan sebagai angkutan umum atau pelayanan publik, namun sebagai pelayanan antara anggota perkumpulan (anggota dari platform aplikasi).

Sehingga pendekatan penetapan besaran biaya mirip dengan kesepakatan tripartit dalam penetapan upah regional. ( Tribunjogja.com

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved