Ekonom UGM Sebut Kenaikan UMP 2023 di DIY Tinggi

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D menyebut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DIY 2023 tergolong tinggi.

dok.istimewa
Ilustrasi upah atau gaji 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D menyebut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DIY 2023 tergolong tinggi.

Pasalnya jika dihitung secara teknis ekonomi,  kenaikan UMP DIY hanya di bawah 5 persen. 

"Dasarnya kan dua, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi di DIY kan penjelasan BPS terendah di Jawa. Tetapi pertumbuhan ekonomi di DIY tidak setinggi kenaikan UMP yang 7 persen itu. Kalo itungan teknis ekonomi harusnya nggak setinggi itu (kenaikan UMP DIY sebesar 7, 65 persen)," katanya, Rabu (30/11/2022). 

Baca juga: Plafon SDN Sendangsari Patuk Gunungkidul Ambrol Akibat Lembab dan Lapuk

Kenaikan UMP DIY yang tinggi membuat pengusaha, khususnya kecil dan mikro akan kesulitan menggaji pegawai.

Apalagi secara struktur biaya, biaya tenaga kerja rata-rata 24-25 persen. Padahal UMP setiap tahun naik. 

Selama pandemi Covid-19, omzet turun 20-100 persen.

Meski pertumbuhan ekonomi positif, namun belum tidak merata di semua sektor.

Ia menyebut ada dua sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu pariwisata dan transportasi. 

"Saat ini perusahaan ini masih kembang kempis. Bisa bertahan saja sudah bagus. Nah sekarang baru mau menggeliat, sudah ada ancaman resesi ekonomi. Perlu dipertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar. Kalau perusahaan mengikuti UMP atau UMK, tetapi kemudian PHK, kan pengangguran akan meningkat. Padahal karena pandemi kemarin pengangguran di semua daerah termasuk DIY meningkat," terangnya. 

Dengan tingginya kenaikan UMP DIY, ia menduga pelaku usaha kecil dan mikro akan mengajukan pengecualian, karena tidak mampu menggaji sesuai UMP atau UMK.

Apalagi di DIY hampir 98 persen adalah usaha kecil dan mikro. 

Baca juga: Polresta Magelang Amankan Mobil yang Dipakai Tersangka untuk Ambil dan Simpan Sianida dan Arsenik

"UMKM yang belum pulih pasti akan mengajukan pengecualian. Pasti berat. Karena belum semua sektor bisa pulih. Kalau pendidikan bahkan kemarin minus, karena banyak mahasiswa yang mengajukan penundaan pembayaran, ada yang nyicil, bahkan ada yang sampai keluar dari kuliah karena orangtua di PHK," lanjutnya. 

Ia menambahkan sebaiknya kenaikan UMP DIY moderat, dengan mempertimbangkan kemampuan membayar perusahaan dan kesejahteraan.

Pemerintah memang perlu menyeleraskan permintaan buruh dengan pengusaha.

Namun perlu dipertimbangkan juga keberlanjutan usaha dan buruh. 

"Sehingga usaha tetap bisa berjalan, tetapi buruh juga bisa bekerja. Kenaikan UMP tidak hanya sekadar naik, tapi perusahaan bisa survive tidak," imbuhnya. (maw)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved