Berita Sleman Hari Ini

Soal UMK 2023, Ini Kata Pemkab Sleman

Disnaker Sleman mengaku masih menunggu dikeluarkannya UMP DIY 2023 terlebih dahulu, sebelum menggelar rapat dewan pengupahan. 

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Gaya Lufityanti
yangenak.com
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Besaran Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) Sleman tahun 2023 dipastikan mengalami kenaikan.

Namun, belum ada kepastian kenaikan berapa persen.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman mengaku masih menunggu dikeluarkannya UMP DIY 2023 terlebih dahulu, sebelum menggelar rapat dewan pengupahan. 

"Belum rapat Dewan pengupahan, nunggu dikeluarkannya UMP (DIY) dulu baru bisa penetapan UMK," kata Kepala Disnaker Kabupaten Sleman , Sutiasih, Sabtu (26/11/2022). 

Baca juga: Kata Disnakertrans DIY Soal Penetapan UMP dan UMK DIY Tahun 2023

Diketahui, Upah Minimun Kabupaten Sleman tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.100.000 atau naik 5,12 persen dibanding UMK 2021 sebesar Rp Rp 1.903 500 .

Adapun pada tahun ini, Pemerintah secara khusus menetapkan formulasi baru untuk penetapan upah tahun 2023 dengan menerbitkan Permenaker nomor 18/2023 tentang penetapan upah minimum 2023. Formulasi ini berbeda dengan ketentuan PP nomor 36/2021.

Di mana dalam permenaker 18/2022 tersebut menetapkan, kenaikan upah minimum maksimal 10 persen untuk tahun 2023. 

Terpisah, Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan, pihaknya sudah menggelar pertemuan untuk berdiskusi seputar UMK tahun 2023 antara asosiasi pengusaha dan asosiasi pekerja di Bumi Sembada.

Hasil pertemuan, kata dia, UMK Kabupaten Sleman tahun depan dipastikan naik. 

"Kisi-kisinya pasti naik," kata Harda.

Namun, ia mengaku belum bisa menyampaikan, kenaikan berapa persen. 

Baca juga: Segini Besaran UMP 2023 dan UMK 2023 di Jogja Jika Naik Maksimal 10 Persen

Harda berharap kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja agar saling menghormati.

Menurut dia, banyak perusahaan yang akhirnya berpindah tempat karena saat melakukan diskusi antara pengusaha dan pekerja tidak menemui titik temu.

Karenanya, Ia menengahi kedua belah pihak untuk memastikan tetap ada pertumbuhan dan perputaran ekonomi di wilayah. 

Besaran UMK, kata dia, harus dikalkulasi dengan matang, memperhatikan banyak aspek mulai dari perhitungan inflasi tahun berjalan,  angka rata-rata pertumbuhan ekonomi dan juga melihat kedua sisi kemampuan pengusaha serta kebutuhan ekonomi pekerja. 

"Paling tidak nominalnya bisa meringankan beban buruh. Ini masih berproses," kata dia.( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved