Pandemi Covid-19 dan Keamanan Manusia

Oleh Dody Wibowo, M.A., Ph.D.

Ketua Unit Jaminan Mutu Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 

Pandemi Covid-19 sudah berlangsung lebih dari dua tahun. Saat ini situasi bisa dikatakan lebih terkendali tetapi dampaknya belum sepenuhnya teratasi, terutama dalam kaitannya dengan keamanan manusia.

Untuk itu kita perlu melihat lagi bagaimana pandemi Covid-19 memberi pelajaran cara mempersiapkan individu, masyarakat, dan negara guna menghadapi situasi yang tak terduga dan berdampak besar. 

Keamanan manusia menekankan pentingnya jaminan keamanan individu agar mendapatkan kebebasan dari dua hal, yaitu ketakutan dan keinginan.

Kebebasan dari ketakutan terkait ancaman kekerasan terhadap situasi fisik individu, seperti aksi kriminal, dan kekerasan terhadap kelompok, dan kebebasan dari keinginan terkait kekerasan struktural yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti pangan dan kesehatan.

Menggunakan pengkategorian keamanan manusia oleh United Nations Development Programme di tahun 1994, tiga kategori keamanan manusia terlihat paling terasa dampaknya pada masyarakat di masa pandemi Covid-19, yaitu keamanan kesehatan, pangan, dan ekonomi.

Kemanan kesehatan

Keamanan kesehatan membahas jaminan individu untuk hidup sehat secara fisik maupun mental dan akses ke layanan kesehatan yang meliputi infrastruktur kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan suplai sarana kesehatan.

Data Center for Systems Science and Engineering di Johns Hopkins University, Amerika Serikat, mencatat hingga 29 Oktober 2022 ada 6,48 juta kasus infeksi Covid-19 di Indonesia dengan jumlah kematian 159 ribu jiwa.

Ada masa di mana jumlah layanan kesehatan tidak mampu mengimbangi jumlah pasien yang harus dirawat, suplai sarana kesehatan yang terbatas hingga mengakibatkan meningkatnya angka kematian, hingga ribuan tenaga kesehatan meninggal karena Covid-19.

Tentunya semua itu berdampak pada layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

Jaminan kepastian kesehatan masyarakat yang selama ini belum terpenuhi, mengingat masih banyak masalah layanan kesehatan di masa pra-pandemi, di masa pandemi Covid-19 jaminan tersebut semakin tidak pasti.    

Keamanan pangan

Keamanan pangan membicarakan akses individu untuk mendapatkan makanan pokok, baik secara fisik maupun secara ekonomi.

Artinya, bahan pangan secara fisik tersedia dan secara ekonomi individu bisa membelinya.

Pandemi Covid-19 menunjukkan kerentanan keamanan pangan masyarakat Indonesia, mulai dari terbatasnya mobilitas distribusi barang-barang untuk produksi bahan pangan yang berdampak pada jumlah produksi bahan pangan yang terganggu, hingga terbatasnya ketersediaan bahan pangan di pasar sehingga harganya meningkat.

Kemampuan individu membeli bahan pangan menjadi terganggu sehingga mereka hanya bisa membeli bahan pangan seadanya, yang tentunya juga berpengaruh pada nilai gizi makanan yang dikonsumsi.

Keamanan ekonomi

Keamanan ekonomi membahas kemampuan individu melakukan aktivitas ekonomi. Individu memerlukan pekerjaan yang memberikan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Masalah pekerjaan juga kompleks karena membahas beragam hal seperti jumlah dan jenis pekerjaan, upah, dan pemerataan kesempatan kerja.

Menggunakan lensa gender, beberapa kelompok, seperti perempuan, kelompok disabilitas, dan pemuda mengalami masalah.

Bukan hanya tentang kesempatan tetapi juga hal-hal lain, seperti upah dan hak pekerja. Di masa pandemi Covid-19 sektor ekonomi terpukul.

Usaha-usaha ekonomi gulung tikar, pemutusan hubungan kerja terjadi, dan adanya keterbatasan jaminan dari pemerintah bagi individu untuk bisa bertahan di masa pandemi Covid-19.

Pembelajaran untuk keamanan manusia

Situasi pandemi Covid-19 harus dijadikan pembelajaran, bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga masyarakat dan individu guna mempersiapkan diri menghadapi situasi serupa di masa depan.

Pemerintah sebagai pemegang kuasa terbesar harus membuat kebijakan-kebijakan yang memastikan terpenuhinya keamanan manusia di berbagai sektor.

Perbaikan layanan kesehatan, kemudahan distribusi pangan yang merata di seluruh wilayah, dan penyediaan lapangan pekerjaan beserta jaminan keadaan darurat menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Masyarakat dan individu juga perlu memperkuat ketahanan diri dengan membuat strategi kerja sama agar bisa saling membantu jika situasi darurat terjadi. (*)