Menguji 'Ruh' Kejogjaan di Gerbang Perguruan Tinggi

*Oleh: Dr. Raden Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M. Anggota DPRD DIY

PELUNCURAN Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) secara menyeluruh dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK di DIY bukan sekadar seremonial kurikulum formal. Kebijakan ini menjadi langkah penting Pemda DIY dalam menjawab krisis karakter generasi muda di era digital.

Namun pertanyaan besarnya: apakah nilai Kejogjaan berhenti hanya sampai bangku SMA?”. Ketika Gen Z dan Alpha tumbuh dalam kepungan algoritma ruang siber yang acap kali meniadakan etika, Pemda DIY mengambil langkah berani: memasukkan kembali nilai karakter adiluhung ke dalam sistem pendidikan kita.

Kurikulum PKJ dirancang sebagai habituasi nilai lintas mata pelajaran. Ruh dari Hamemayu Hayuning Bawana ditransformasikan ke dalam karakter Satriya: Sawiji (fokus), Greget (semangat), Sengguh (percaya diri), dan Ora Mingkuh (pantang menyerah). Ini jawaban konkret atas fenomena Strawberry Generation, generasi yang fasih teknologi tetapi rapuh secara mental.

Namun, sebagai bagian dari sistem legislatif yang mengawal kebijakan keistimewaan dan transformasi digital di DIY, saya melihat sebuah tantangan struktural yang berpotensi menjadi mata rantai yang terputus (missing link).

Apa yang terjadi ketika anak-anak Jogja lulus SMA? Ke mana nilai-nilai karakter ini memudar saat mereka memasuki gerbang perguruan tinggi, di mana ekosistemnya jauh lebih liberal, kosmopolit, dan lepas dari kontrol sekolah? Di sinilah ruang kosong yang harus segera diisi.

Anatomi Celah di Kota Pelajar

Yogyakarta menyandang predikat abadi sebagai Kota Pelajar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY tahun 2024, terdapat sekitar 104 perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di wilayah DIY dengan ratusan ribu mahasiswa aktif dari berbagai daerah di Indonesia.

Setiap tahun, ribuan ruang kelas di kampus-kampus tersebut diisi oleh gelombang mahasiswa baru dari Sabang sampai Merauke. Di titik inilah paradoks kebudayaan kerap terjadi. 

Jogja hari ini bukan lagi kota yang homogen. Ruang-ruang kos mahasiswa, kawasan kampus, hingga ruang digital telah mempertemukan beragam identitas sosial dan budaya dalam tempo yang sangat cepat.

Kampus-kampus di Jogja tumbuh menjadi episentrum intelektual yang universal dan otonom, namun dalam beberapa kasus, kehidupan kampus di Jogja masih tumbuh sebagai enclave intelektual yang belum sepenuhnya menyatu dengan dinamika sosial masyarakat lokal.

Kita tentu tidak bisa memaksakan kurikulum PKJ masuk secara struktural menjadi mata kuliah wajib yang kaku di seluruh universitas. Sifat perguruan tinggi yang otonom akan berpotensi menolak penambahan kurikulum PKJ.

Akibatnya, internalisasi nilai Kejogjaan rentan berhenti total di gerbang kelulusan SMA. Sementara bagi mahasiswa pendatang, mereka kerap mengalami kegagapan budaya (culture shock) yang jika tidak dijembatani, dapat memicu eksklusivitas komunal yang mengancam harmoni sosial.

Untuk mengantisipasi celah tersebut, kita membutuhkan sebuah terobosan strategis di luar jalur formal: pendirian PKJ Institute atau PKJ Akademi.

Lembaga ini tidak dirancang sebagai birokrasi baru yang kaku dan administratif, melainkan sebagai sebuah enabler (lembaga penghubung) non-struktural yang bergerak lincah.