Pilpres 2024

Pasang Badan Surya Paloh Soal Pencapresan Anies Baswedan

Surya Paloh menegaskan keputusannya memilih Anies Baswedan sebagai calon yang akan diusungnya di Pilpres 2024 memang tidak disukai banyak pihak.

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
Kompas.com/ Dian Erika
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat memberikan paparannya pada acara silaturahmi dengan 50 guru besar perguruan tinggi seluruh Indonesia di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta pada Sabtu (22/10/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA – Keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 membuat hubungannya dengan partai koalisi di Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terganggu.

Partai Nasdem bahkan terus mendapatkan "serangan" dari pihak-pihak yang tidak suka dengan keputusan pencapresan Anies Baswedan tersebut.

Setelah 'serangan' bertubi-tubi tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh akhirnya buka suara.

Surya Paloh menegaskan keputusannya memilih Anies Baswedan sebagai calon yang akan diusungnya di Pilpres 2024 memang tidak disukai oleh sejumlah pihak.

Namun demikian, pencapresan Anies Baswedan tersebut tidak ada yang salah.

“Ini faktor suka/enggak suka,” kata Paloh dalam acara silaturahim dengan 50 guru besar perguruan tinggi di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (22/10/2022).

Surya Paloh mengungkapkan Anies Baswedan merupakan tokoh yang memiliki jam terbang tinggi untuk dideklarasikan sebagai bakal calon orang nomor 1 republik.

Maka dari itu pula, ia merasa deklarasi itu tidak akan melanggar komitmen dengan partai-partai koalisi di pemerintahan.

Paloh juga mengeklaim tak akan merasa masalah bila Anies akhirnya gagal maju sebagai calon presiden bila tidak terjadi koalisi antara Nasdem dengan partai politik lain.

“Ya apa boleh buat, enggak ada masalah. Kita enggak ada beban yang tinggi sekali. Enggak ada beban. Jangan dipikir ini hidup matinya (Nasdem). Tapi, hak-hak konstitusional jangan dikurangi satu sama lain kan itu yang kita mau," ujar Paloh.

Kemudian terkait dengan padangan sejumlah pihak yang menyebut Partai Nasdem perlu keluar dari koalisi, Paloh mengungkapkan dirinya menolak pendapat itu.

Ia juga bersikukuh bahwa desakan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle untuk menendang Nasdem akan kembali pada kehendak Jokowi sendiri.

"Enggak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur (dari kabinet) kalau bukan dimundurkan. Apa alasannya bagi Nasdem? Pemerintahan ini dianggap baik oleh Nasdem. Pemerintahnya tampak dengan tingkat keberhasilan walaupun masih banyak kekurangan yang perlu juga akan diperbaiki," kata Paloh.

"Itu hak Pak Jokowi-lah. Kapan pernah kita berubah. Hak prerogratif beliau itu yang kita tahu. Jadi, sepanjang apa saja yang dianggap itu baik oleh Pak Jokowi untuk mengatur jalannya roda administrasi pemerintahannya pasti kita hargai itu," ujarnya.

Baca juga: Pilpres 2024: Penjelasan Sekjen PDIP Setelah Ganjar Pranowo Menyatakan Siap Jika Diusung Jadi Capres

Paloh mengeklaim, hubungannya dengan eks Wali Kota Solo itu bagus, kendati dalam helatan ulang tahun Partai Golkar pada Jumat (21/10/2022) lalu, Jokowi tak berpelukan dengan dirinya.

Sontak hal itu menjadi sorotan, tetapi Paloh mengeklaim bahwa “kemesraan” tidak selalu perlu diumbar ke publik.

"Enggak-enggak (engga ada pelukan) jarang sekali ya kalau pertemuan-pertemuan seperti ini (berpelukan). Barangkali agak berbeda kalau pertemuan berdua, agak beda ya," ujar bos Media Group tersebut.

Persilakan pamit

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, apabila satu pihak sudah tidak lagi berkomitmen dengan visi Jokowi maka seharusnya tahu diri.

Hal itu disampaikan Faldo menanggapi video yang memperlihatkan Presiden Jokowi tampak tidak membalas ajakan berpelukan Paloh saat menghadiri perayaan HUT Partai Golkar.

"Kalau tidak komit lagi dengan visi presiden, ya harusnya ukur diri saja. Datang tampak muka, pergi tampak punggung. Pamit baik-baik," kata Faldo, Sabtu.

Menurutnya, koalisi pemerintah memang sudah seharusnya solid mendukung pemerintahan hingga akhir.

"Anggota koalisi pemerintahan seharusnya solid untuk ikut menuntaskan persoalan negara sampai pemerintahan ini selesai. Termasuk, soal keberlanjutan pemerintahan. Ini pesan utamanya," tegas Faldo.

Kemudian, Faldo juga menyinggung soal pidato Jokowi di acara HUT Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, presiden berkali-kali mengatakan harus hati-hati mencari sosok calon pemimpin.

Presiden juga menekankan agar tidak perlu terburu-buru. Sebab, masalah yang akan dihadapi ke depan akan berat.

"Antara lain krisis ekonomi dan pangan. Jadi perlu duduk bersama dulu, mendudukan permasalahan yang jadi tugas selanjutnya," kata Faldo.

Meski demikian, ia menilai jika sikap presiden yang tidak membalas pelukan Surya Paloh bukan menandakan ada permasalahan personal.

Sebab, saat mengawali pidatonya Presiden Jokowi menyebut semua nama ketua umum parpol yang hadir. Termasuk, Surya Paloh.

"Saya kira tidak ada soal personal, dalam pidato hampir semua nama tokoh disebut Presiden. Tidak ada masalah," ujarnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved