Ada 2.906 Sekolah di DI Yogyakarta Berada di Kawasan Rawan Bencana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak 2.906 sekolah di DIY tercatat berada di kawasan rawan bencana. Guna membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah, diperlukan adanya materi terkait Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam kurikulum.

Karenanya, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) melalui Program Ketangguhan dan Kemanusiaan meluncurkan Program Provinsi Model Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Yogyakarta pada Selasa (18/10/2022).

Program Provinsi Model SPAB ini dilaksanakan dengan dukungan Plan International Hong Kong dan Prudence Foundation hingga 2025 mendatang.

Program diawali dengan implementasi awal di Yogyakarta selama 18 bulan, kemudian implementasi lanjutan di Bali hingga 2025.

Baca juga: Polres Bantul Catat 10.884 Pelanggar Lalu Lintas Selama Operasi Zebra Progo 2022 Berlangsung 

Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti mengatakan, Yogyakarta dipilih karena telah memiliki sumber daya awal yang cukup untuk pengembangan provinsi model SPAB.

Adapun modal yang dimiliki oleh Yogyakarta meliputi regulasi, anggaran, dan fasilitas lokal.

Dengan demikian, dia berharap para anak khususnya anak perempuan dan penyandang disabilitas, aman sewaktu belajar di sekolah.

"Pengembangan provinsi model SPAB ini adalah bagian upaya untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman bagi anak maupun ekosistem satuan pendidikan di Yogyakarta dan daerah lainnya. Kami berharap, program ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga didik di Yogyakarta, tempat awal berdirinya Plan International di Indonesia," ujar Dini usai peluncuran Program Provinsi Model SPAB di Yogyakarta, Selasa (18/10/2022).

Melalui Program Provinsi Model SPAB, Plan Indonesia akan berfokus di beberapa bidang.

Meliputi pengembangan indikator provinsi model SPAB yang akan direplikasi ke provinsi lain, penguatan keterlibatan kaum muda pada implementasi dan monitoring SPAB, hingga penguatan kapasitas sekretariat bersama SPAB.

Selain itu, program ini juga menyasar peningkatan kapasitas bagi guru dan tenaga pendidikan di 84 SMA, 100 orang muda dari organisasi kaum muda, 200 fasilitator di mana 50 persennya adalah perempuan, serta 84.000 penerima manfaat tidak langsung hingga 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan SPAB di 35 SMA, SMK, dan SLB.

Program Plan Indonesia akan membantu dalam mempersiapkan satuan pendidikan untuk menghadapi bencana mulai dari penguatan mitigasi bencana.

Walaupun sudah ada 35 SMA/SMK/SLB yang mengimplementasikan SPAB, pihaknya ingin menambah lebih banyak lagi satuan pendidikan yang sadar akan menghadapi bencana.

"Karena sekolah dalam suasana bencana selain ancaman terhadap dapat disiapkan untuk penampungan pengungsi, sehingga keselamatan jiwa dan kerusakan akibat bencana, namun dalam situasi tidak terjadi kerusakan, sekolah pembelajarannya pun juga menjadi darurat," ujar Didik.

Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DIY, Biwara Yuswantana menuturkan, sedikitnya ada 2.906 sekolah di DIY yang berada di kawasan rawan bencana.

Dari jumlah tersebut, baru 10 persen sekolah yang memiliki kapasitas sesuai standar SPAB sehingga penerapannya perlu terus diakselerasi.

Biwara menambahkan, kesadaran siswa terhadap bencana tidak hanya dibentuk melalui lingkungan sekolah saja. Harapannya, kesadaran tersebut dapat membudaya sehingga tetap muncul saat anak berada di luar lingkungan sekolah.

"Mungkin saat mereka beraktivitas di sungai dan sungai itu juga justru ada potensi ancaman makannya pemahaman tentang resiko di mana dia berada bagi anak-anak sangat penting. Anak- anak harus bisa mengidentifikasi resikonya ketika mereka beraktivitas," terangnya.

Baca juga: Puluhan Warga Binaan di Rutan Kelas II A Yogyakarta Berlatih Membuat Furniture Bersama Carta

Sementara itu, GKR Mangkubumi yang juga merupakan anggota board Plan Indonesia menyatakan, lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan merupakan hak dasar anak yang perlu dipenuhi.

Oleh karena itu, semua pihak dari pemerintah, non pemerintah, maupun individu perlu bekerja bersama untuk mewujudkannya.

"Kita ingin agar anak-anak, terutama anak perempuan merasa aman dan tenang selama belajar di sekolah. Kita semua perlu saling mendukung, bekerja bersama untuk mewujudkannya di Yogyakarta ini Selamat datang kembali Plan Indonesia di Yogyakarta," ujar GKR Mangkubumi. (tro)