Keputusan Nasdem Deklarasikan Anies Baswedan Picu Wacana Reshuffle Kabinet, Ini Kata Pengamat

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024 membuat Koalisi Indonesia Maju (KIM) bergejolak.

Buntut dari deklarasi Anies Baswedan jadi capres Partai Nasdem tersebut, isu soal perombakan kabinet Indonesia Maju kembali menyeruak.

Diketahui saat ini ada tiga politisi Partai Nasdem yang menduduki jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Ketiganya yakni Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).

Lalu, ada Siti Nurbaya Bakar yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Syahrul Yasin Limpo yang menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya menyatakan rencana reshuflle kabinet selalu ada.

Namun demikian, hingga saat ini belum tahu kapan refhuffle tersebut akan dilaksanakan.

Wacana reshuflle kabinet yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi ini langsung mendapatkan dukungan dari PDIP yang memang menjadi partai pendukung utama Presiden Jokowi.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," singkat Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022) seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendukung penuh rencana Presiden Jokowi yang akan melakukan reshuffle kabinet.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan yang solid dan loyal dari para menterinya untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu hak prerogatif dari Presiden," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta.

Ia pun berharap perombakan kabinet ini akan membuat kinerja struktur pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan semakin positif.

Terutama, dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya," kata Hasto.

Baca juga: Kata Pengamat Soal Duet Anies dan Putra SBY di Pilpres 2024: AHY Belum Punya Pengalaman Politik

Namun wacana soal reshuflle kabinet oleh Presiden Jokowi pasca-pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem ini dikritik oleh pengamat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, tidak semestinya Presiden menuruti keinginan elite politik dalam melakukan perombakan kabinet.

Apalagi perombakan tersebut terkait dengan keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.

Pasalnya, perombakan kabinet merupakan domain Presiden.

Menurut Kurnia, pernyataan Hasto tersebut hanya memperkeruh situasi, tidak produktif, serta kental atas nuansa pembelaan.

"Seharusnya Presiden tidak menuruti kemauan elite politik mendepak Nasdem, jikapun reshuffle diperlukan bukan karena faktor pengusungan Anies oleh Nasdem," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com.

Terlepas adanya pertimbangan politik yang dilakukan Jokowi, ia menilai, saat ini ada ketegangan di internal koalisi terutama kekhawatiran bila Anies ikut pada kontestasi nasional mendatang.

Terlebih, bila mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki kans besar untuk memenangkan kontestasi lima tahun sekali itu.

"Karena Anies menjadi jauh lebih populer pasca-dideklarasikan Nasdem, bukan tidak mungkin partai penyokong pemerintah dilanda kekhawatiran, dan untuk menekan manuver Nasdem, bisa saja usulan reshuffle itu muncul," kata dia.

Di sisi lain, Johnny memastikan bahwa partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga selesai masa jabatannya pada 2024.

"Sikap itu yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny kepada Kompas.com.

Johnny mengatakan, reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak preorgatif presiden.

Kewenangan itu dijamin oleh konstitusi dan harus selalu dihormati.

Namun, dia yakin bahwa Jokowi akan tetap independen dalam mengambil keputusan, tak terkecuali soal reshuffle.

"Pak Presiden selalu independen dalam mengambil keputusan, tidak dipengaruhi termasuk oleh sahabat-sahabat relawan," ujar Menkominfo itu. (*)