Pilpres 2024
Keputusan Nasdem Deklarasikan Anies Baswedan Picu Wacana Reshuffle Kabinet, Ini Kata Pengamat
Buntut dari deklarasi Anies Baswedan jadi capres Partai Nasdem tersebut, isu soal perombakan kabinet Indonesia Maju kembali menyeruak.
Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
lihat foto
Namun wacana soal reshuflle kabinet oleh Presiden Jokowi pasca-pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem ini dikritik oleh pengamat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, tidak semestinya Presiden menuruti keinginan elite politik dalam melakukan perombakan kabinet.
Apalagi perombakan tersebut terkait dengan keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.
Pasalnya, perombakan kabinet merupakan domain Presiden.
Menurut Kurnia, pernyataan Hasto tersebut hanya memperkeruh situasi, tidak produktif, serta kental atas nuansa pembelaan.
"Seharusnya Presiden tidak menuruti kemauan elite politik mendepak Nasdem, jikapun reshuffle diperlukan bukan karena faktor pengusungan Anies oleh Nasdem," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com.
Terlepas adanya pertimbangan politik yang dilakukan Jokowi, ia menilai, saat ini ada ketegangan di internal koalisi terutama kekhawatiran bila Anies ikut pada kontestasi nasional mendatang.
Terlebih, bila mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki kans besar untuk memenangkan kontestasi lima tahun sekali itu.
"Karena Anies menjadi jauh lebih populer pasca-dideklarasikan Nasdem, bukan tidak mungkin partai penyokong pemerintah dilanda kekhawatiran, dan untuk menekan manuver Nasdem, bisa saja usulan reshuffle itu muncul," kata dia.
Di sisi lain, Johnny memastikan bahwa partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga selesai masa jabatannya pada 2024.
"Sikap itu yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny kepada Kompas.com.
Johnny mengatakan, reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak preorgatif presiden.
Kewenangan itu dijamin oleh konstitusi dan harus selalu dihormati.
Namun, dia yakin bahwa Jokowi akan tetap independen dalam mengambil keputusan, tak terkecuali soal reshuffle.
"Pak Presiden selalu independen dalam mengambil keputusan, tidak dipengaruhi termasuk oleh sahabat-sahabat relawan," ujar Menkominfo itu. (*)
