DPRD Kabupaten Magelang Dorong Pemkab Optimalkan PAD

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MUNGKID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023.

Sebab, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023, masih banyak potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.

Bahkan potensi PAD Kabupaten Magelang pada 2023 bisa naikkan hingga 14 persen dari proyeksi anggaran tahun  2023 yang sebesar Rp432,8 miliar.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Selasa (4/10/2022) kemarin.

Dalam sidang paripurna tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang menyampaikan dari proyeksi di RAPBD 2023, PAD idealnya diproyeksikan naik rata-rata 14 persen.

Sementara dibandingkan dengan proyeksi anggaran Perubahan 2022 sebesar Rp 402,8 miliar, kenaikan PAD pada RAPBD 2023 baru sekitar 8 persen atau sebesar Rp 432,8 miliar.

Jika potensi PAD bisa dinaikan sebesar 14 persen, maka pada 2023 nanti PAD Kabupaten Magelang bisa bertambah sebanyak Rp 60 miliar.

"Fraksi PDI Perjuangan memandang proyeksi PAD Tahun 2023 belum dipasang angka maksimal. Mulai menggeliatnya sektor industri pariwisata, semakin meningkat pula kunjungan wisata dan tingkat hunian hotel sehingga pajak hotel dan restoran tentunya bisa lebih dioptimalkan lagi. Kami mendorong kajian ilmiah terhadap potensi riil dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak, retribusi maupun lain-lain PAD yang sah," kata juru bicara Fraksi PDIP, Tri Wahyuningsih.

Sementara Fraksi Gerindra melihat ada beberapa poin belanja di tahun-tahun yang lalu terlambat realisasinya.

Untuk itu Fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Magelang untuk membuat peta agar realisasi belanja dapat tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

"Karena anggaran yang berada di setiap SKPD adalah anggaran kinerja. Apakah Bupati telah memberikan reward dan punishment terhadap SKPD yang mampu merealisasikan anggaranya dan juga bagi SKPD yang terlambat?" kata juru bicara Fraksi Gerindra, Soeharno.

Fraksi Partai Golkar berpendapat penyusunan anggaran dan pembangunan harus berorientasi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan.

"Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Golkar meminta agar penyerapan anggaran, bukan sekadar terserap saja, namun juga memberikan efek positif menggerakkan pembangunan daerah," kata juru bicara Fraksi Golkar, Joko Anariyanto.

Lalu Fraksi Persatuan Pembangunan melihat tiga sektor unggulan seperti Pariwisata, Pertanian dan UMKM belum mendapat porsi yang signifikan, kenaikannya setiap tahun masih relatif rendah.

FPPP berharap ada proporsi yang lebih untuk mengalokasikanya, sehingga ada kesan bahwa sektor unggulan memang harus benar-benar unggul.