Berita Gunungkidul Hari Ini
Masa Kampanye Pendek, Bawaslu DIY Nilai Potensi Pelanggaran Pemilu 2024 Akan Lebih Besar
Masa kampanye Pemilu 2024 ditetapkan selama 75 hari, lebih pendek dibandingkan Pemilu 2019 silam yang berlangsung selama 6 bulan 3 minggu.
Penulis: Alexander Aprita | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) DIY kini meningkatkan antisipasi terhadap potensi pelangggaran yang timbul selama Pemilu 2024 mendatang.
Apalagi saat ini sejumlah tahapan sudah dimulai.
Komisioner Bawaslu DIY , Mohammad Najib memperkirakan potensi pelanggaran Pemilu 2024 bisa lebih besar.
"Salah satunya karena masa kampanye yang terbilang pendek," kata Najib ditemui di Playen, Gunungkidul pada Rabu (28/09/2022).
Adapun masa kampanye Pemilu 2024 ditetapkan selama 75 hari.
Baca juga: Permudah Pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu DIY Melantik Tiga Anggota Baru
Durasinya lebih pendek dibandingkan Pemilu 2019 silam, di mana masa kampanye berlangsung selama 6 bulan 3 minggu.
Menurut Najib, pendeknya masa kampanye justru akan membuat peserta Pemilu 2024 berpotensi melakukan pelanggaran.
Satu di antaranya melakukan kampanye di luar jadwal.
"Ini jadi kerawanan dengan adanya pelanggaran kampanye di luar jadwal," jelasnya.
Merespon kondisi ini, Najib mengatakan Bawaslu RI sudah menyiapkan langkah pencegahan.
Upaya ini dibuat dengan pendekatan pengawasan partisipatif.
Lewat pendekatan ini, publik hingga media massa diharapkan ikut berperan dalam upaya pengawasan.
Khususnya potensi pelanggaran dari peserta Pemilu 2024.
"Semakin banyak yang mengawasi, kesempatan untuk melanggar juga semakin sempit," ujar Najib.
Mantan Komisioner Bawaslu DIY , Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan potensi pelanggaran Pemilu di Gunungkidul terbilang besar.
