Bantalan Sosial Dampak Kenaikan Harga BBM Disebut Jadi Bentuk Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat

TRIBUNJOGJA.COM - Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai kebijakan bantalan sosial yang digulirkan pemerintah pusat , sebagai bentuk keberpihakan kepada kelompok masyarakat golongan ekonomi yang terdampak kenaikan harga BBM .

“Seperti ungkapan bijak, setetes air lebih bermanfaat di musim kemarau daripada sebakul air di musim hujan. Itulah filososi, yang menurut hemat saya, selaras kebijakan dan program bantalan sosial," ucap Emrus, melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com , Selasa (27/9/2022).

Sebab, lanjut Emrus, lonjakan harga BBM bersubsidi, langsung atau tidak langsung berimbas kepada kenaikan barang dan jasa kebutuhan pokok.

Sehingga, tentu yang paling merasakan dampak kenaikan harga tersebut adalah golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan yang setara dengan gaji UMR.

Baca juga: BLT BBM di Sleman Telah Tersalurkan 96 Persen 

“Karena itu, sangat tepat pemerintah menguarkan kebijakan dan memberikan bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM kepada mereka yang wajar menerimanya”, tuturnya.

Emrus mengungkapkan, bahwa total bantalan sosial mencapai Rp 24,17 triliun.

Ia berpendapat, jumlah tersebut sebaiknya digenapkan saja menjadi Rp 25 triliun.

Sebab, menurutnya, kebijakan bantalan sosial Presiden Jokowi ini terbukti bisa mengontrol daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok di pasaran seluruh tanah air.

Senada dengan Emrus Sihombing, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio juga menilai kebijakan pemerintah memberikan BLT sudah tepat.

BLT tersebut merupakan bantalan sosial kepada masyarakat atas pengalihan dari subsidi BBM . 

"Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT sudah tepat," katanya. 

Baca juga: BLT Diyakini Bisa Menjaga Tingkat Konsumsi Masyarakat Rentan Akibat Penyesuaian Harga BBM

Agus menilai keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT sangat wajar.

Sebab, menurutnya, masyarakat membutuhkan dana untuk tetap menjaga daya belinya terutama membeli kebutuhan pokok. 

"Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan daya beli masyarakat tetap kuat," kata Agus. 

Diketahui, bansos subsidi BBM yang akan diberikan kepada masyarakat ditaksir senilai Rp24,17 triliun, menyasar 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

Bansos berbentuk BLT itu akan diberikan kepada masyarakat terdampak yang membutuhkan. ( Tribunjogja.com )