BLT Diyakini Bisa Menjaga Tingkat Konsumsi Masyarakat Rentan Akibat Penyesuaian Harga BBM

TRIBUNJOGJA.COM - Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Prof. Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, bahwa situasi global berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan juga APBN. 

Ia pun mengingatkan, bahwa APBN berfungsi sebagai instrumen efektif yang digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Ricuh Suporter PPSM VS Persitema, Kapolres: Seterusnya Pertandingan Bola Akan Digelar Tanpa Penonton

Alhasil, dirinya memandang, APBN perlu lebih difungsikan ke sektor produktif agar tepat sasaran. 

“Sudah saatnya Indonesia menatap cara APBN produktif yang lebih baik. Bantuan harus bersifat tepat sasaran seperti ke sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemerintah daerah mulai memikirkan harga-harga public utility termasuk public transportation,” ujarnya, melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Jogja, Senin (26/9/2022).

Selain itu, Prof. Bambang memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini, terkait penyelenggaraan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) imbas kenaikan banderol BBM.

Oleh karena itu, ia mendukung bansos yang dikelola oleh Kemensos tersebut, agar disalurkan untuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, rentan, maupun pra kelas menengah. 

“Sampai dengan semester I tahun 2022, Kemensos telah melaksanakan pemberian bantuan sosial PKH kepada 10 juta KPM, bansos pangan non tunai lewat Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM, dan penyaluran BLT minyak goreng kepada 20,3 juta penerima,” paparnya.

Baca juga: Mansion Sports Indonesia International Challenge 2022 Digelar di Yogyakarta, Persaingan Lebih Ketat

Sementara itu, Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya berujar, bahwa belanja APBN periode tahun 2022 naik sebesar Rp 392,2 Triliun.

Sedangkan untuk subsidi BBM tahun 2022, terjadi penambahan APBN sebesar Rp 252,5 Triliun. 

Dengan melihat berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, Berly pun menilai, target defisit APBN untuk periode tahun 2023 seharusnya maksimal hanya di angka 3 persen. 

"Pemerintah sebaiknya tetap menjaga adanya pembengkakan biaya dari sisi belanja (cost over run). Sehingga, target ekonomi di tahun 2023 dapat tercapai secara optimal," pungkasnya. (aka)