Tim Biro Hukum Setda DIY Analisis Laporan Penyalahgunaan Tanah Kas Desa untuk Proses Hukum

Prosedur hukum telah ditempuh guna membuat terang persoalan dugaan penyalahgunaan tanah kas desa itu.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tim biro hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menganalisis pelanggaran yang termuat dalam laporan dugaan penyalahgunaan tanah kas desa, yang dijadikan bangunan hunian di kawasan Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menyampaikan prosedur hukum telah ditempuh guna membuat terang persoalan dugaan penyalahgunaan tanah kas desa itu.

"Surat peringatan satu, dua dan tiga itu kalau nggak diindahkan ya tentu ada proses (hukum) berikutnya," kata Baskara Aji, dihunungi, Minggu (25/9/2022).

Dia menjelaskan, semestinya terdapat pasal pidana dalam laporan dugaan penyalahgunaan tanah kas desa itu.

Dasarnya adalah dari peraturan gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah kas desa.

"Pasal pidana ada. Dari izin yang tidak dilaksanakan, melanggar, tentu ada pasal itu. Denda ada, pidana ada," tegas Sekda.

Sebagai langkah tindak lanjut, tim biro hukum Pemda DIY masih melakukan analisis, apakah perkara itu layak atau tidak untuk diproses di kejaksaan.

"Nanti ada analisis teman-teman biro hukum apakah kami atau kabupaten yang melimpahkan ke kejaksaan. Karena gubernur beri izinnya ke lurah," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyegel sebuah perumahan lantaran diduga berada di atas tanah kas desa.

Perumahan tersebut diprakarsai oleh PT DPS dengan nama perumahan Singgah Hijau yang berlokasi di Jalan Melon, Senturan, Caturtunggal, Kabupaten Sleman.

Penyegelan lokasi pembangunan area Singgah Hijau hari ini, Selasa (9/8/2022) melibatkan personel Satpol PP DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, instansi terkait Kabupaten Sleman dan aparat desa Caturtunggal.

Kasatpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengatakan pihak pemrakarsa dalam hal ini PT DPS melakukan pelanggaran terkait izin gubernur dalam pemanfaatan tanah kas desa di desa Caturtunggal.

"Harusnya izin gubernur dikantongi dulu, sebelum membangun sebagaimana pergub 34/2017 tentang pemanfaatan tanah desa" kata Noviar.

Dia menjelaskan, pihak PT DPS menyewa tanah kas desa di Caturtunggal seluas 13.675 meter persegi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved