Breaking News:

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih

Bupati Halim: Pamong Kalurahan Harus Netral, Dilarang Ikut Kampanye Pilur Bantul

Pemilihan lurah (pilur) di Kabupaten Bantul saat ini sudah masuk tahapan kampanye, yakni 19-21 September 2022.

Penulis: Santo Ari | Editor: Agus Wahyu
TRIBUNJOGJA.COM/ISTIMEWA
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih ketika acara Pembekalan Calon Lurah dan Deklarasi Damai Pilur Serentak Bantul 2022 di Kompleks Pemkab Bantul, Rabu (14/9/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemilihan lurah (pilur) di Kabupaten Bantul saat ini sudah masuk tahapan kampanye, yakni 19-21 September 2022. Sebanyak 75 calon lurah di 21 kalurahan akan mengikuti pesta demokrasi tingkat kalurahan yang digelar pada 25 September mendatang.

Baca juga: Bupati Bantul Abdul Halim Minta Para Calon Lurah Tidak Bikin Perpecahan, Jika Kalah Pilur

Baca juga: Bupati Abdul Halim Minta Bamuskal Jalankan Semua Tahapan Pilurdes Serentak Kabupaten Bantul

Terkait tahapan kampanye saat ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan lagi terkait kenetralan pamong kalurahan dan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilur itu.

"Untuk itu, kepada para perangkat kalurahan dan panitia, agar bersikap netral. Termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, saya minta proaktif mengawal pelaksanaan pemilihan lurah ini," ucap Abdul Halim Muslih.

Abdul Halim juga mengingatkan, bahwa posisi Pamong Pemerintahan (Kalurahan) sesuai peraturan perundang-undangan tidak boleh turut kampanye.

”Ketiga, kepada pimpinan OPD dalam hal ini Satpol PP, DPMK, Kesbangpol, dan beberapa UPD Teknis lainnya yang terlibat, serta para panewu, saya minta untuk berkoordinasi dengan jajaran Forkopimkap di Kapanewon masing-masing untuk mengawal proses pilihan lurah,” lanjut Halim.

Pernyataan Bupati Bantul itu dipertegas Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis. Secara tegas, Helmi memerintahkan kepada semua panitia Pilur, pamong dan anggota Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), serta ASN untuk menjaga netralitasnya.

"Hal ini demi menjaga keberlangsungan Pilur yang berkualitas dan terpilih calon lurah yang sesuai harapan masyarakat," ujarnya, Senin (19/9/2022).

Ia menyatakan, sudah menjadi komitmen agar ASN hingga pamong untuk netral dalam pilur, sehingga tercipta pilur yang akuntabel yang menghasilkan pemimpin yang kredibel. Bagi yang terindikasi tidak netral atau mendukung salah satu calon, maka akan terkena sanksi.

"Bagi yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku," tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Bantul, Sri Nuryanti juga menyatakan hal serupa. Dalam beberapa kesempatan, pihaknya selalu mengingatkan kepada semua pamong kalurahan untuk bersikap netral dalam pilur ini.

Menurutnya, netralitas pamong dalam pilur merupakan harga mati, dan jika tidak netral maka bisa merugikan dirinya sendiri maupun calon. Jika ada ketidaknetralan, maka pilur akan menindak dan akan diproses sampai ke tingkat pemkab.

Lebih lanjut, dari hasil pemantauannya, masa kampanye hari pertama telah berlangsung lancar dan aman. Meski ada sejumlah calon lurah yang membawa massa pendukung, namun masih dalam batas normal.

"Sejauh ini aman ,tertib dan lancar, tidak ada yang neko-neko, cuma beberapa desa dalam rangka memperkenalkan calonnya membawa massa tapi itu kan bagian dari mengedukasi masyarakat, memperkenalkan calonnya," ungkapnya. (nto/ayu) 

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved