Pihak SMK Negeri 2 Yogyakarta Klarifikasi Informasi terkait Pungli, Kepsek: Itu Sumbangan Sukarela

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - SMK Negeri 2 Yogyakarta meluruskan informasi terkait sekolahnya yang diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) kepada orang tua atau wali murid.

Diketahui, Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) meneruskan laporan orang tua atau wali murid kepada Ombudsman RI Perwakilan DIY terkait adanya pungli di SMK tersebut.

pungli itu mencapai Rp 5 juta per orang, dengan rincian uang pendidikan sebesar Rp 150 ribu dikali 12 bulan dengan total Rp 1,8 juta. Kemudian, uang sumbangan pribadi senilai Rp 450 ribu, serta uang pembangunan besarannya Rp 2.750.000.

Baca juga: Cerita Warga di Dusun Kedungrong Kulon Progo Manfaatkan Tenaga Mikro Hidro untuk Pembangkit Listrik

“Sebenarnya, ketika ada informasi begini, kami kaget ya,” buka Kepala  SMK Negeri 2 Yogyakarta, Dodot Yuliantoro ketika dikonfirmasi, Rabu (14/9/2022).

Dia menjelaskan, apa yang dilaporkan itu bukanlah pungli melainkan sumbangan sukarela.

“Jadi, sekolah itu punya program yang kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dasarnya dari mana? Itu dari usulan warga sekolah, termasuk dari orang tua atau wali. Ortuwali ini sampaikan usulan ke kami dan kami tindaklanjuti masuk ke program sekolah,” rinci Dodot.

Dikatakannya, dari usulan orang tua itu, ada dua yang penting untuk segera direalisasikan, yakni adanya kantin dan tempat parkir yang lebih memadai.

“Kami memang belum punya kantin. Kantin lama tidak representatif, hanya eplek-eplek begitu, sehingga kami bongkar. Nah, pas itu kan ada Covid-19 datang, jadi tiada kantin dulu tidak apa,” terangnya.

Namun, ketiadaan kantin yang layak itu, dinilai oleh orang tua atau wali murid, menjadi sebuah kekurangan.

Sebab, setelah para murid masuk 100 persen sejak Januari 2022 awal lalu, kantin menjadi salah satu tempat yang dibutuhkan, mampu menunjang pembelajaran.

“Anak-anak kan masuk 100 persen dari pagi sampai sore. Mereka bawa bekal, tapi dirasa kurang. Kami ada koperasi kecil, hanya jual makanan ringan, tapi itu tidak bisa melayani lebih dari 2.000 siswa. Maka, ada usulan, dirikan kantin,” paparnya.

Selain kantin, kata Dodot, orang tua atau wali murid turut mengusulkan adanya tempat parkir kendaraan.

“Kelas X itu parkirnya masih di luar. Kami sempat ada kebijakan, kelas X belum boleh membawa kendaraan, tapi tidak mungkin juga karena orang tua bakal memperbolehkan mereka membawa kendaraan sendiri. Tidak mungkin antar jemput. Alhasil, mereka harus parkir di luar,” ucap Dodot.

Sayangnya, memarkirkan kendaraan di luar lahan sekolah ternyata juga bakal berdampak pada lingkungan pergaulan murid.

Dodot mengatakan, para siswa bisa menjadi sasaran empuk geng-geng anak muda yang ada di sekitar sekolah.

Dikhawatirkan, jika mereka tidak memarkirkan kendaraan di dalam area sekolah, mereka bisa direkrut sebagai anggota geng.

“Memang sudah ada indikasinya. Jadi, tempat parkir ini salah satu hal yang urgen untuk segera dibangun,” terang dia.

Dodot menekankan lagi bahwa pembangunan fasilitas itu tidak memaksa orang tua atau wali murid untuk menyumbang.

Pihak sekolah bakal menyiapkan surat edaran resmi yang bisa diberikan kepada orang tua siswa. 

Namun, surat tersebut masih dibuat dan belum diedarkan mengingat hasil rapat dengan komite orang tua baru dilaksanakan di hari Kamis dan Jumat minggu lalu.

“Edaran sedang kami siapkan dan ada beberapa pilihan, misal bisa menyumbang sama atau di bawah nominal (yang sudah ditetapkan) atau tidak menyumbang. Ini bukan paksaan,” katanya.

Dodot mengungkapkan, adanya wacana sumbangan ini ditujukan untuk kenyamanan para murid mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 2 Yogyakarta.

“Kami beritahu juga program sekolah saat pemaparan dengan komite. Kami punya GTT/PTT itu mencapai 25 orang dan butuh Rp 980 juta untuk bayar honor per tahun,” bebernya.

Ia melanjutkan, saat ada lomba dimana SMK Negeri 2 Yogyakarta bisa meraih 2 emas, pihaknya mengakui bahwa dana pendukung kegiatan itu tidak lepas dari komite.

Hal tersebut lantaran pihaknya tidak bisa secara penuh menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikarenakan ada hal lain yang lebih penting untuk diperhatikan.

“Sumber dana kami ada dua, BOSNAS dan BOSDA. BOSDA itu kami pakai untuk membeli alat praktek dan BOSNAS itu untuk membeli bahan praktek. Pembelian alat praktek ini kan dari BOSDA saja tidak cukup. Maka, kami munculkan di sini, pembelian alat praktek yang kita perlu. Kami tidak mungkin menunggu dari APBD terus,” tegasnya.

Dikatakan Dodot, sekolah juga ingin menyetarakan kemampuan dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) demi ilmu yang didapat siswa.

“Di tahun ini, sesuai dengan masukan industri, SMK Negeri 2 Yogyakarta, di jurusan Geomatika saja itu butuh Rp 16 miliar untuk pengadaan alat. Namun, kami tidak mungkin langsung mengadakan, kan? Maka, kami akali dengan memaksimalkan bantuan pemerintah yang mencapai Rp 1 miliar dan dari industri Rp 700 juta sekian. Yang penting dulu kami adakan,” jelasnya.

Baca juga: Striker PSS Sleman Boaz Solossa Bertekad Curi Poin di Kandang Persikabo 1973

Dari rincian itu, kata Dodot, pihaknya membutuhkan peran serta orang tua atau wali murid.

“Kami sampaikan komite. Komite setuju, undanglah orang tua untuk menyampaikan kebutuhan sekolah. Dari setiap kelas, ada dua orang tua atau wali murid yang diajak rembugan,” ucapnya.

Ia mengungkap, dana tersebut sudah disepakati oleh orang tua atau wali murid.

“Di dalam rembugan itu, komite juga menyampaikan, akan ada edaran terkait kesediaan. Di edaran itu tidak dipaksa, tidak menyumbang juga tidak apa,” tukasnya. (Ard)