Berita Jogja Hari Ini

Sri Sultan Hamengku Buwono X Layangkan Somasi ke Developer Perumahan di Sleman, Ini Alasannya

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melayangkan somasi kepada developer atas aktivitas pembangunan perumahan yang berlokasi di Jalan Melon

TRIBUNJOGJA.COM/ Yuwantoro Winduajie
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melayangkan somasi kepada developer atas aktivitas pembangunan perumahan yang berlokasi di Jalan Melon, Seturan, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

Perusahaan tersebut diminta untuk segera menghentikan segala aktivitas pembangunan di lahan seluas 11 ribu meter persegi karena belum melengkapi izin pemanfaatan tanah kas desa.

Baca juga: Tiga Nama Kandidat PJ Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan yang Segera Purna Tugas

Sebelumnya, pada Agustus 2022 lalu, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY juga menyegel perumahan yang terindikasi melanggar regulasi tersebut.

"Penegakan dilakukan Satpol PP DIY, Dispertaru DIY, dan Biro Hukum, jadi perlu dihentikan. Karena berdasarkan Perdais 1/2017 dan Pergub DIY Nomor 34/2017 harus ada izin ini terlebih dahulu, ini malah sudah dibangun," kata Kepala Biro Hukum Setda DIY, Adi Bayu Kristanto, Selasa (13/9/2022).

Bayu menyebut developer yang bersangkutan sebenarnya telah mengantongi izin untuk memanfaatkan tanah kas desa.

Namun perusahaan belum melengkapi berbagai dokumen persyaratan untuk mendirikan bangunan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berbagai syarat administratif lainnya.

"Ada izinnya untuk memanfaatkan tanah kas desa tapi kan tetap tetap harus diikuti izin-izin yang lain. Ini ditengarai saat peninjauan lokasi kok sudah dibangun," jelasnya.

"Kalau ada izin boleh tapi karena ditengarai tidak ada izin maka sekarang sudah dicek dan pak gubernur telah melayangkan somasi," sambungnya.

Baca juga: Persikabo 1973 vs PSS Sleman : Laskar Sembada Hanya Boyong 1 Pemain Asing

Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut alasan dirinya melayangkan somasi lantaran pihak pengembang melanggar ketentuan pemerintah.

Perusahaan juga disebut menyerobot tanah kas desa di sekitarnya.

Sebelumnya, perusahaan diizinkan memanfaatkan tanah seluas 4 hektare.

Namun setelah ditelisik, pihak pengembang rupanya memanfaatkan hingga 11 hektare lahan untuk membangun perumahan.

"Itu tidak sesuai peruntukan ya saya batalkan. Mungkin yang semestinya (dapat izin) 4 hektare jadi 11 hektare itu kan melanggar hukum. Saya minta berhenti kalau nggak berhenti ya di pengadilan saja karena memanipulasi," tegas Raja Keraton Yogyakarta ini. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved