Iran Tutup Perbatasan Iran-Irak, Kuwait Minta Warganya Tinggalkan Irak

TRIBUNJOGJA.COM, TEHERAN – Pemerintah Iran membatalkan semua penerbangan menuju Baghdad, Irak. Teheran juga melarang warganya bepergian ke negara itu.

Koresponden Al Jazeera, Dorsa Jabbari dari Teheran melaporkan, pihak berwenang Iran juga menutup jalur penyeberangan perbatasan darat antara Irak-Iran.

“Mereka juga telah menutup semua penyeberangan perbatasan darat antara Irak dan Iran,” kata Jabbari dikutip Aljazeera.com, Selasa (30/8/2022).

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Iran juga mengatakan pemerintah Iran percaya tidak ada kebuntuan politik yang tidak dapat diselesaikan oleh Irak sendiri.

Baca juga: Geger Politik Irak Renggut 14 Nyawa Warga, Buntut Moqtada Sadr  Mundur dari Politik

“Iran merekomendasikan agar Irak mencari solusi atas kesalahpahaman politik yang mereka alami berdasarkan konstitusinya,” kata pejabat Kemenlu Iran dikutip Jabbari dalam laporannya.

“Salah satu masalah utama yang menjadi inti perselisihan antara pendukung Muq al-Sadr dan pemerintah adalah konstitusi itu sendiri dan undang-undang yang telah ditetapkan tentang sistem pemerintahan,” imbuhnya.

Dari Baghdad, Kedutaan Kuwait di Irak mendesak warganya untuk meninggalkan negara itu secepatnya.

Kantor berita Reuters, mengutip kantor berita negara Kuwait (KUNA), mengatakan kedutaan juga telah meminta mereka yang ingin melakukan perjalanan ke Irak untuk menunda rencana mereka.

Perkembangan lain dari Baghdad, Mahmoud Abdelwahed dari Al Jazeera mengatakan situasi di Zona Hijau ibu kota Irak tetap sangat tegang.

“Tidak ada tanda-tanda de-eskalasi, setidaknya untuk saat ini. Sesekali kami mendengar suara tembakan, tidak jauh dari tempat saya berdiri sekarang,” katanya.

“Zona Hijau sekarang menjadi medan perang (untuk) faksi-faksi yang bersaing,” imbuhnya.

Seorang pengamat politik, Zaid al-Ali, menekankan negara Irak perlu berubah untuk bekerja demi kepentingan penduduk.

“Pertarungan yang sekarang terjadi di antara pihak-pihak yang berbeda ini bukanlah perjuangan yang akan mengarah pada segala jenis perbaikan bagi masyarakat umum,” kata al-Ali kepada Al Jazeera.

“Ini hanya perjuangan untuk kekuasaan dan kontrol dan akses ke sumber daya. Itu tidak ada hubungannya dengan ideologi atau reformasi,” imbuh pakar yang pernah jadi ahli di PBB ini.

Al-Ali menambahkan tidak ada yang menganggap serius penarikan al-Sadr dari politik.