Bupati Halim Siap Pangkas Regulasi dan Birokrasi Demi Tarik Investasi di Bantul

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan memangkas regulasi dan birokrasi yang menghambat masuknya investasi ke Kabupaten Bantul.

Baca juga: Bupati Halim Ekosistem Ekonomi Kreatif di Bantul Harus Dikuatkan

Baca juga: Bupati Halim Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bantul Bangkit Lebih Kuat

"Saya telah sampaikan, bahwa Pemkab Bantul terus menerus melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi itu artinya mengurangi aturan-aturan yang menghambat investasi," ucap Bupati Abdul Halim Muslih, Rabu (24/8/2022).

Abdul Halim Muslih menyebutkan, aturan-aturan yang akan dilakukan deregulasi adalah yang menghambat pengusaha, berbelit-belit dan berpotensi menghambat investasi.

Sedangkan, debirokratisasi itu akan dilakukan dalam pengurusan yang terlalu banyak. Misalnya, meja birokrasi yang harus dilalui sampai meja 17.

“Itu yang akan kita rampingkan, misalnya cukup melalui tiga meja saja," tandas Bupati Halim.

Dengan demikian, kata Halim, harapannya para investor maupun pengusaha yang mengembangkan bisnis di Bantul semakin tertarik, dan tidak terjadi high cost investasi atau investasi berbiaya tinggi.

"Investasi di Bantul harus kita buat murah, agar Bantul itu kompetitif, investor tertarik. Kalau investasi meningkat, pasti akan mendorong tersedianya penyerapan tenaga kerja. Jadi, investasi kita permudah," lanjut Bupati Bantul.

“Meski demikian, tentunya mempermudah investasi di Bantul itu tidak lantas menghalalkan segala cara, melanggar aturan, melanggar sempadan jalan, sempadan sungai, melanggar zona hijau, tentu tidak,” sambung Abdul Halim.

Orang nomor satu di Kabupaten Bantul itu menyebutkan, aturan-aturan regulasi yang wajib dipenuhi tetap dipertahankan. “Tetapi soal biaya, waktu pengurusan, soal rantai pengurusan, kita sederhanakan agar investasi di Bantul makin mudah, murah, dan cepat," ujarnya. (ayu)