Penasihat Hukum 2 Terdakwa Bank Jogja Berencana Ajukan Banding

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tim penasihat hukum terdakwa EK dan LPA, pada perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) PD Bank Jogja berencana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta.

Langkah itu ditempuh lantaran tim penasihat hukum kedua terdakwa menilai putusan vonis 6 tahun penjara untuk kedua terdakwa itu mencederai keadilan.

"Saya prihatin sekali tuntutan jaksa 7 tahun kemudian vonis hakim 6 tahun penjara sangat menciderai keadilan bagi kami penasihat hukum, yang dialami klien kami," kata Penasihat Hukum terdakwa LPA dan EK, Hamza Akhlis Mukhidin, dari Kantor hukum Heru Sulistyo dan Rekan, saat jumpa pers di Tugu Pal Putih Yogyakarta, Jumat (19/8/2022).

Atas vonis dari majelis hakim Pengadilan Tipikor, PN Yogyakarta yang keluar pada Senin (15/8/2022), pihak pengacara terdakwa berencana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta .

Baca juga: Tiga Terdakwa Kasus Pencucian Uang Bank Jogja Dituntut Hukuman 7 Tahun oleh JPU

Alasan pengajuan banding atas vonis tersebut, dijelaskan Hamza, antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan kejaksaan dengan fakta persidangan dinilai jauh berbeda.

Sehingga jika tuntutan hukuman penjara 7 tahun, kemudian putusan vonis menjadi 6 tahun menurutnya sangat mencederai keadilan.

"Justru karena ada bukti-bukti fakta persidangan itu menurut pendapat kami klien kami bebas demi hukum," tegasnya.

Pernyataan itu diperjelas dengan dasar kliennya yakni LPA selaku marketing di PD Bank Jogja hanya bertugas sebagai kolektif data para debitur.

Data tersebut kemudian diserahkan ke analis kredit di perusahaan Bank Jogja .

"Jadi seorang marketing itu kan hanya kolektif data yang kemudian diserahkan ke analis kredit, mana saja yang bisa cair itu kan bukan tugas marketing. Jadi klien kamu gak tahu menahu soal kredit itu disetujui atau enggak sudah bukan wewenang dia," terang dia.

Kemudian berkaitan dengan klien satunya yakni EK selaku Kasi Kredit Bank Jogja Cabang Gedongkuning, dijelaskan Hamza, kewenangan pencairan kredit untuk kantor cabang yang dalam hal ini pada kasi kredit hanya di angka Rp25 juta per nasabah.

"Sementara dalam perkara ini kan rata-rata minimal pencairan Rp150 sampai Rp300 juta. Per nasabahnya. Lah terus kok bisa hakim memutuskan memvonis 6 tahun penjara. Ini keadilan di Jogja sudah mati," tegas dia.

Atas semua dasar tersebut, Hamza menduga terdapat oknum di belakang perkara ini yang memiliki kepentingan untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum.

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kapolri termasuk Komisi Yudisial untuk turun ke Yogyakarta untuk melalukan pemeriksaan perkara ini.

"Karena kami menduga klien kami dikorbankan demi kepentingan sekelompok orang yang seharusnya kalau kita bicara kolektif kolegial itu harusnya pimpinan lah yang bertanggung jawab. Soalnya seorang marketing itu gak bisa melakukan acc sebuah kredit. Dia hanya kolektif data dan itu diberikan ke analis kredit," terang dia.