Berita DI Yogyakarta Hari Ini

Langgar Aturan Seragam, Kepsek dan 3 Guru SMAN 1 Banguntapan Dijatuhi Sanksi Disiplin

Sanksi paling berat diberikan kepada Kepsek SMAN 1 Banguntapan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

TRIBUNJOGJA.COM / Yuwantoro Winduajie
Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY akhirnya menjatuhi sanksi administratif kepada kepala sekolah (Kepsek) dan tiga guru SMA Negeri 1 Banguntapan , Bantul usai terbukti melakukan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya menjelaskan, penentuan sanksi berdasarkan hasil rekomendasi Satuan Tugas (satgas) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sanksi paling berat diberikan kepada Kepsek SMAN 1 Banguntapan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Kemudian satu guru Bimbingan Konseling (BK) dan satu wali kelas di sekolah tersebut mendapatkan sanksi dengan tingkat yang lebih ringan berupa teguran tertulis.

Baca juga: Perkembangan Pemberian Sanksi Disiplin Kepala Sekolah dan 3 Guru SMAN 1 Banguntapan

Adapun satu guru BK lainnya mendapatkan sanksi teguran lisan.

Mereka terbukti melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Kepala sekolah sanksinya pernyataan tidak puas secara tertulis karena itu paling berat, bebannya paling tinggi," terang Didik saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (18/8/2022).

Disinggung soal dugaan pemaksaan berjilbab, Didik menyebut pihaknya menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan rentetan peristiwa yang panjang, bukan berfokus pada satu peristiwa dugaan pemaksaan yang dialami salah seorang siswi di sekolah tersebut.

"Sanksi itu permasalahan utamanya adalah adanya tata tertib yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya (Permendikbud nomor 45 tahun 2014) dan mengakibatkan adanya pengkondisian (pemakaian jilbab) semacam itu," katanya. 

Usai menerima sanksi, Didik memastikan bahwa status non aktif keempat ASN tersebut telah dicabut sehingga mereka dapat kembali bertugas di SMAN 1 Banguntapan .

Didik melanjutkan, siswi yang mengalami pemaksaan berjilbab kini dalam proses pindah sekolah. Keputusan itu sesuai dengan rekomendasi psikolog pendamping dan telah disetujui wali murid. Hal ini demi menjamin kenyamanan belajar siswi tersebut.

Baca juga: Soal Pemaksaan Berjilbab di SMAN 1 Banguntapan, Pemda DIY Pelajari Rekomendasi dari Ombudsman

Disdikpora pun akan memfasilitasi proses pemindahan sekolah.

"Harapan kami pilihan si anak adalah pilihan sekolah terbaik dan bisa memberi dukungan kondusif dirinya untuk belajar dengan baik. Mudah-mudahan hari ini sudah mulai masuk sudah mulai sekolah," terangnya.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Didik mengaku akan meninjau seluruh aturan tata tertib di sekolah agar tidak bertentangan dengan aturan yang sudah dibuat pemerintah.

"Kami juga melakukan evaluasi atau review terhadap tata tertib yang ada di sekolah masing-masing supaya tidak berbenturan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat atau aturan-aturan yang ada di atasnya," beber Didik. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved