Berita Jogja Hari Ini

Soal Pemaksaan Berjilbab di SMAN 1 Banguntapan, Pemda DIY Pelajari Rekomendasi dari Ombudsman

Salah satu rekomendasi ORI DIY Pemda DIY diminta menginisiasi peraturan tingkat daerah yang mengatur tentang tata tertib dan seragam sekolah

Tribun Jogja/ Yuwantoro Winduajie
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY akan menindaklanjuti rekomendasi dan saran korektif dari Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY, terkait hasil pengusutan kasus pemaksaan penggunaan jilbab oleh salah satu siswa di SMA Negeri 1 Banguntapan.

Salah satu rekomendasi ORI DIY Pemda DIY diminta menginisiasi peraturan tingkat daerah yang mengatur tentang tata tertib dan seragam sekolah dengan memperhatikan nilai-nilai kebhinekaan dan hak asasi manusia.

"Kita akan pelajari semua. Kita akan pergunakan rekomendasi bagi sekolah maupun Dikpora. Tentu akan jadi pertimbangan rekomendasinya," terang Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, Selasa (16/8/2022).

Aji juga angkat bicara soal salah salah satu temuan ORI DIY di SMAN 1 Banguntapan di mana siswa non-Muslim dikelompokkan menjadi satu kelas.

Adapun siswa non-Muslim dimasukkan di kelas IPS 1. Sementara kelas IPS 2 dan IPS 3 semuanya Muslim.

Menurutnya, kebijakan pengelompokan itu tidak mencerminkan Kebhineka Tunggal Ikaan.

"Saya kira kalau memang tujuannya untuk dalam rangka untuk kebersamaan supaya tidak ada eksklusifitas ya lebih baik kalau kemudian siswa Muslim, non-Muslim perempuan, laki-laki dicampur saja. Tanpa ada eksklusifitas. Kan nanti pada perayaan agama kan mereka dipisah," katanya.

Lebih jauh, Aji saat ini masih menunggu laporan dari BKD DIY terkait perkembangan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru di SMAN 1 Banguntapan.

Pemberian sanksi itu juga sejalan dengan rekomendasi dari ORI DIY yang menyarankan adanya sanksi dan pembinaan kepada kepala sekolah dan tiga guru dengan memperhatikan tingkat dan luasan dampak yang ditimbulkan selama permasalahan ini mengemuka akibat kebijakan yang dibuatnya. 

"Mungkin masih berlangsung. Kalau dibatasi waktu sih nggak tapi secepatnya lebih baik karena sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Saya kira BKD dan timnya segera selesaikan," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved