Tujuh Fraksi DPRD DIY Komentari Visi Misi dan Program Gubernur DIY 2022-2027

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masa jabatan 2022-2027.

Penetapan dilakukan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Selasa (9/8/2022) kemarin.

Kini fraksi-fraksi di DPRD DIY memberikan tanggapan terhadap visi misi dan program kepemimpinan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk periose 2022-2027 mendatang.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY, Danang Wahyu Broto mengatakan, pihaknya mendukung tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah DIY 2022-2027 yang kembali mengusung tema besar "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Tema besar tersebut dinilai masih ada keterkaitan dengan RPJMD sebelumnya dan memiliki korelasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Baca juga: Disdukcapil Bantul Luncurkan Sikapiten Oke, Siap Layani Adminduk Pensiunan PNS, TNI, dan Polri

Menurutnya, pengembangan kawasan selatan dan reformasi kalurahan merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan seperti di wilayah Kulon Progo terdapat 18,38 persen penduduk miskin, sementara di Bantul 14,04 persen, di Gunungkidul 17,69 persen.

"Tetapi perlu penjelasan terkait rencana strategis dan program strategis seperti apa yang hendak diterapkan serta alokasi waktu dan target capaian seperti apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2022 -2027," kata Danang, Rabu (10/8/2022).

Selain itu, pengembangan dan penerapan Teknologi informasi dalam berbagai program kegiatan merupakan salah satu yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 2022 – 2027.

"Lalu program strategis seperti apa yang hendak diterapkan dalam kurun waktu 2022 -2027 dan bagaimana hubungannya dengan Smart City yang dikembangkan oleh Kabupaten/Kota," jelasnya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Aslam Ridlo menyoroti angka kemiskinan dan ketimpangan di tiga kabupaten yakni Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul masih sangat tinggi.

Dia menanyakan kepada Gunernur DIY bagaimana strategi pengentasan kemiskinan di DIY untuk saat ini.

Tak kalah penting yang menjadi catatan para legislatif dari fraksi PKB yakni mengenai pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto.

"Menurut saya apabila pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto dianggap tidak feasible untuk dilanjutkan, maka perlu dilakukan alternatif pemanfaatan pelabuhan Tanjung Adikarto untuk kepentingan yang lain," terang dia.

Sementara juru bicara Fraksi Golkar DPRD DIY Rany Widayati menanggapi, secara prinsip pihaknya menyetujui visi misi dan program Gubernur DIY 2022-2027.

"Tetapi prioritas pembangunan kawasan Selatan perlu diselaraskan dengan kawasan tengah dan utara agar tidak terjadi ketimpangan wilayah baru dalam kurun 5 tahun," ungkapnya.