Berita Sleman Hari Ini
Klarifikasi PT DPS Terkait Bangunan Komersil yang Didirikan di atas 60 Hektare Tanah Kas Desa Sleman
Tanah kas desa seluas lebih kurang 60 hektare di Kabupaten Sleman telah dikembangkan menjadi Resort, guest house, dan bangunan komersil lainnya.
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
Dia mengaku, mulai mengembangkan tanah kas desa di wilayah DIY sejak 2012 silam.
Secara aturan, batas penggunaan lahan tanah kas desa yang disewa hanya 20 aturan.
Pihaknya juga menegaskan, sebelum melakukan pengembangan lahan, mereka terlebih dahulu melakukan studi kelayakan dan studi bisnis yang terukur.
Sementara, pihak Keraton Yogyakarta yang membawahi urusan tanah Kasultanan, Tepas Panitikismo hingga berita ini diterbitkan belum berkenan dikonfirmasi.
Diberitakan sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyegel sebuah perumahan lantaran diduga berada di atas tanah kas desa.
Perumahan tersebut diprakarsai oleh PT. DPS dengan nama perumahan Singgah Hijau yang berlokasi di Jalan Melon, Senturan, Caturtunggal, Kabupaten Sleman.
Penyegelan lokasi pembangunan area Singgah Hijau hari ini, Selasa (9/8/2022) melibatkan personil Satpol PP DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, instansi terkait Kabupaten Sleman dan aparat desa Caturtunggal.
Pelanggaran Izin
Kasatpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan, pihak pemrakarsa dalam hal ini PT.DPS melakukan pelanggaran terkait izin gubernur dalam pemanfaatan tanah kas desa di desa Caturtunggal.
"Harusnya izin gubernur dikantongi dulu, sebelum membangun sebagaimana pergub 34/2017 tentang pemanfaatan tanah desa," kata Noviar, Selasa sore.
Dia menjelaskan, pihak PT.DPS menyewa tanah kas desa di Caturtunggal seluas 13.675 meter persegi.
Dari lahan seluas itu, baru 5.000 meter persegi yang sudah berizin.
Baca juga: 5 Objek Wisata Jogja yang Jarang Orang Ketahui, Yuk Intip Apa Saja!
"Sisanya yang 11.215 meter persegi belum ada izin Gubernur dan IMB" tambah Noviar.
Untuk itu Noviar berharap secepatnya pihak yang bersangkutan mengurus kewajiban perizinan yang belum dilengkapi sebagaimana Pergub 34 Tahun 2017.
"Dan sebelum izin Gubernur turun, proses pembangunan untuk dihentikan," jelas Noviar.
Noviar berharap semua pihak taat aturan dan patuh pada Sri Sultan Hamengku Buwono X maupun Kadipaten Pakualam sebagai pemilik sah tanah kas desa di DIY.
"Semua kepemilikan tanah desa tidak bisa disewakan tanpa sepengetahuan Keraton Yogyakarta maupun Pakualaman," tutupnya. (hda)
