Aturan Main Baru

Aturan Main Baru Beli Pupuk Subsidi

Aturan main baru pembelian pupuk bersubsidi diterbitkan pemerintah. Kini, dalam aturan main baru pembelian pupuk bersubsidi itu, pemerintah membatasi.

Editor: ribut raharjo
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Bupati Gunungkidul Sunaryanta (pakaian dinas) meninjau persediaan pupuk di Gudang PT Pusri, Wonosari, Senin (13/09/2021). Kini ada aturan main baru pembelian pupuk bersubsidi. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Aturan main baru pembelian pupuk bersubsidi diterbitkan pemerintah.

Kini, dalam aturan main baru pembelian pupuk bersubsidi itu, pemerintah membatasi seiring melonjaknya harga bahan baku untuk pupuk akibat perang Rusia - Ukraina.

Aturan main baru pembatasan pembelian pupuk bersubsidi tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10/2022 tentang Tata Cara Penebusan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian.

Dalam Permentan tersebut, nantinya mulai September 2022 pupuk hanya diperuntukan kepada sembilan komoditas pangan yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Mohammad Hatta mengatakan, saat ini terjadi gangguan dalam rantai pasokan global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, di mana harga pupuk kini mengalami lonjakan signifikan.

"Pupuk yang disubsidi hanya NPK dan Urea. Lalu dibatasi pupuk subsidi untuk sembilan komoditas pangan yang mempengaruhi inflasi," ujar Hatta saat soft launching Aplikasi Rekan di Bali, Senin (18/7/2022).

Kementerian Pertanian juga akan terus menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran pupuk subsidi. Hatta mengatakan, penyimpangan pupuk subsidi saat ini menjadi perhatian semua pihak dan menjadi temuan BPK.

"Ini jadi perhatian BPK khususnya penyaluran dan pembayaran subsidi yang tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu sehingga petani tidak memperoleh pupuk pada saat dibutuhkan," ucap Hatta.

Menurutnya, upaya mitigasi penyimpangan yang dilakukan Kementan yaitu pengembangan sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk subsidi, serta mendorong petugas berperan aktif melakukan pengawasan.

"Perubahan pengecer yang cukup dinamis dan mekanisme pembayaran yang tidak akuntabel, dokumen administrasi yang belum sesuai ketentuan harus jadi perhatian serta komitmen bersama," tuturnya.

Kementan lanjut Hatta juga tidak memiliki rencana mengatur harga pupuk nonsubsidi melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebelumnya pemerintah pernah melakukan diskusi soal HET tetapi tidak ada jalannya untuk melakukan intervensi, sehingga dilepas sesuai mekanisme pasar.

"Itu harus dibuat regulasi besar dari Kementerian Perdagangan. Saat ini kami hanya mengatur yang pupuk subsidi," kata Hatta.

Menurutnya, pemerintah sudah siap dan akan berupaya mengatasi keluhan petani, setelah pupuk subsidi jenis NPK dan Urea hanya diperuntukan ke sembilan komoditas pertanian.

"Pemerintah harus hadir dan memfasilitasi keinginan mereka yang coba kami sesuaikan. Contohnya aplikasi Rekan yang mulai diterapkan di Bali, petani ngeluh soal tanda tangan, ya kami hilangkan dan cukup difoto petaninya," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved