Daftar 67 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026 DPR dan Pemerintah, No 6 RUU Perampasan Aset

TRIBUNJOGJA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah telah menyepakati 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Hal tersebut disepakati dalam rapat penyusunan Prolegnas bersama Pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini, Kamis (18/9/2025).

Berikut daftar RUU yang masuk Prolegnas Prioritas DPR dan Pemerintah, seperi dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com.

67 RUU di Prolegnas Prioritas Tahun 2026

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara 
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia 
6. RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana
7. RUU tentang Jabatan Hakim
8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
13. RUU tentang Kawasan Industri 
14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
16. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
17. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
18. RUU tentang Keuangan Negara 
19. RUU tentang Energi Baru Terbarukan 
20. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
22. RUU tentang Komoditas Strategis
23. RUU tentang Pertekstilan 
24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
26. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
27. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
28. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
33. RUU tentang Satu Data Indonesia
34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
35. RUU tentang Transportasi Online
36. RUU tentang Patriot Bond atau Surat Berharga
37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara)
38. RUU tentang Pekerja Lepas atau Pekerja Platform Indonesia atau Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG
39. RUU tentang Pelelangan Aset
40. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan
42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
43. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
45. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
47. RUU tentang Komoditas Khas
48. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
49. RUU tentang Bank Makanan
50. RUU tentang Hukum Acara Perdata
51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional 
53. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
55. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati
58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah
59. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
61. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
62. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
63. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
64. RUU tentang Badan Usaha 
65. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
66. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
67. RUU tentang Bahasa Daerah

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan, dari total 67 RUU tersebut, terdapat 44 RUU luncuran tahun 2025, 17 RUU usulan baru dari DPR, 5 RUU usulan baru dari Pemerintah, dan 1 RUU usulan baru dari DPD.

RUU Perampasan Aset yang ada pada nomor 6 merupakan salah satu bagian dari 17+8 tuntutan rakyat.

Baca juga: Rangkuman 17+8 Tuntutan Rakyat, Akankah Didengar dan Dilaksanakan Pemerintah?

Pelaksanaan Prolegnas

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu tertentu oleh DPR bersama Pemerintah.

Prolegnas memuat daftar RUU yang diprioritaskan dan menjadi pedoman untuk membentuk undang-undang yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan hukum nasional. 

RUU yang masuk dalam Prolegnas akan melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini melibatkan DPR dan Pemerintah, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, dan diakhiri dengan persetujuan di Rapat Paripurna DPR. 

Tahap Perencanaan :

Penyusunan Prolegnas: Dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Pemerintah.

Usulan: Berasal dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan masyarakat, serta usulan dari Pemerintah.

Koordinasi: Baleg DPR mengkoordinasikan penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah.

Tahap Pembahasan dan Penetapan:

Penyepakatan Hasil: Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah disepakati dalam suatu daftar.

Penetapan: Prolegnas ditetapkan menjadi keputusan DPR melalui Rapat Paripurna.

Tahap Pembentukan Undang-Undang (UU):

Setelah ditetapkan, RUU yang masuk dalam Prolegnas akan mulai melalui tahapan selanjutnya, yaitu penyusunan, pembahasan di DPR, dan pengesahan menjadi undang-undang. 

(Tribunjogja.com/Kompas.com)