Berita Kota Yogya Hari Ini
Angka Kemiskinan Terkerek Naik, Pemkot Yogyakarta: Masih Terdampak Pandemi
Angka kemiskinan Kota Yogyakarta yang melonjak di angka 7,69 persen berdasar data 2021 mendapat sorotan tajam dari legislatif. Tapi, eksekutif berdali
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Angka kemiskinan Kota Yogyakarta yang melonjak di angka 7,69 persen berdasar data 2021 mendapat sorotan tajam dari legislatif.
Tapi, eksekutif berdalih, kondisi pandemi Covid-19 yang naik turun, sepanjang tahun silam, membuat pemulihan ekonomi urung berjalan optimal.
Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta , Sumadi, menandaskan, peningkatan angka kemiskinan sekitar 0,48 persen tersebut, sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pandemi virus corona yang grafiknya tak menentu selama 2021.
Baca juga: Mutiara Dzakwa Al- Fawwas Borong Juara di Ajang KFC Junior Student Academy
Ia tak menampik, pukulan telak memang dirasakan masyarakatnya.
"Saya kira masih ada relevansinya (dengan pandemi). Masih naik turun kan (kasus) kemarin. Saya menduganya itu. Bukan mencari pembenaran, karena ini nyata," katanya, usai rapat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021, Jumat (24/6/2022) sore.
Sumadi berjanji, di tengah tren pelandaian sebaran virus corona dalam kurun waktu satu bulan terakhir, pihaknya pun bakal menggenjot langkah pemulihan ekonomi.
Khususnya, dengan menyasar deretan pihak yang paling terdampak, seperti para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
"Kita akan lakukan penguatan bagi warga yang terkena dampak pandemi, di sektor ekonomi. Pelaku UKM ini sangat dominan untuk kita tingkatkan. Semoga tren pertumbuhan Covid-19 di Kota Yogya bisa terus melandai," ujarnya.
Baca juga: Bus Jogja Heritage Track Dapat Diakses Masyarakat Umum Pada 2 Juli 2022 Nanti, Ini Rutenya
Sumadi juga menandaskan, situasi pandemi membuat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2021 lalu, menjadi cukup besar, hingga Rp329 miliar.
Pasalnya, banyak kegiatan yang sejatinya sudah direncanakan, akhirnya dibatalkan karena terkendala protokol kesehatan (prokes) virus corona.
"Ya, kemarin kan pandemi banyak kegiatan yang tidak terealisir. Jadi, semua sektor kena, sehingga anggaran tidak terserap. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, itu tidak bisa dilakukan," urainya. (aka)