FHSN Gunungkidul Nilai Penghapusan Honorer Bisa Jadi Asa atau Petaka

Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul , Aris Wijayanto menilai kebijakan penghapusan tenaga honorer di 2023 mendatang bagai dua sisi

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Kurniatul Hidayah
via TribunStyle
ilustrasi pegawai 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul , Aris Wijayanto menilai kebijakan penghapusan tenaga honorer di 2023 mendatang bagai dua sisi mata uang.

Sebab dampaknya bisa menjadi asa atau petaka bagi tenaga honorer.

Salah satu solusi dari kebijakan tersebut adalah peluang tenaga honorer diangkat sebagai PPPK atau CPNS .

Baca juga: Menuju Smart City, Pemkot Yogyakarta Pastikan Digitalisasi Layanan Publik Tepat Sasaran

Menurut Aris, solusi ini bisa jadi asa alias harapan bagi para tenaga honorer.

"Sebab memang pengangkatan seperti itu sudah sejak lama dinanti oleh ribuan tenaga honorer," jelasnya dihubungi pada Senin (20/06/2022).

Namun Aris menilai pengangkatan tersebut bukan tanpa konsekuensi.

Salah satunya berdampak pada pengeluaran anggaran untuk operasional dan gaji pegawai.

Sebab dengan pengangkatan tersebut, maka jumlah pegawai berstatus PPPK dan CPNS akan naik tajam.

Baca juga: Remaja Tertembak Senapan Angin di Sleman Sempat Dibawa Pelaku ke Rumah Sakit Pakai Sepeda Motor

Secara otomatis anggaran yang dikeluarkan untuk gaji pegawai juga menjadi lebih besar.

"Inilah yang bisa menjadi petaka, terutama bagi pemerintah daerah yang dibebani dengan anggaran gaji pegawai," ujar Aris.

Menurutnya, penghapusan tenaga honorer bisa menyebabkan pemerintah daerah lebih memilih skema outsourcing untuk mencari tambahan pegawai. Hal itu demi mengatasi masalah kekurangan pegawai sekaligus menyiasati beban anggaran penggajian.

Aris menyebut bukan tidak mungkin terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran dari para pegawai honorer di seluruh Indonesia. Sebab mereka resah dengan nasibnya ke depan.

"Itu sebabnya kami berharap ada solusi yang tepat, jangan sampai ada kesenjangan antar pegawai nantinya," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar mengatakan skema pengangkatan PPPK atau CPNS bisa jadi solusi dari penghapusan honorer. Namun ia mengakui tidak semua tenaga honorer bisa diangkat.

Pasalnya, selama ini pengangkatan hanya berlaku bagi tenaga honorer kependidikan dan kesehatan. Itu sebabnya, hingga kini ia menunggu instruksi lebih jelas dari pusat terkait penghapusan honorer, yang rencananya berlaku pada November 2023.

"Sembari kami juga memetakan dan menginventarisir kebutuhan pegawai non-ASN di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Iskandar. (alx)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved