Eks Wali Kota Yogya Kena OTT
Haryadi Suyuti Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Penggagas 'Jogja Ora Didol' Penuhi Nazar Cukur Gundul
Rambut gondrong penggagas slogan Jogja Ora Didol itu dipangkas sekitar 10.00 WIB oleh beberapa rekannya.
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dodok Putra Bangsa, seniman yang aktif mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mencukur gundul kepalanya, tepat di depan Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Sabtu (4/6/2022) pagi.
Rambut gondrong penggagas slogan Jogja Ora Didol itu dipangkas sekitar 10.00 WIB oleh beberapa rekannya.
Dodok yang mengenakan baju lurik tampak duduk bersila.
Rambutnya diikat dengan tali rafia menjadi beberapa helaian.
Rambut yang terikat dengan tali itu kemudian dihubungkan ke pagar agar mudah memangkasnya.
Beberapa orang kemudian bergantian memangkas rambut Dodok sambil mengungkapkan doa dan harapan pascaditangkapnya eks Wali Kota Yogya, Haryadi Suyuti.
“Perjuangan ini belum selesai karena masih banyak laporan kasus-kasus dugaan korupsi di Yogya,” tegas aktivis Elanto Wijoyono yang ikut memotong rambut Dodok.
Setelah digunduli, Dodok langsung melemparkan telur ke papan nama Kantor Wali Kota Yogya sebagai simbol pecah telur pengungkapan kasus korupsi pertama di wilayah DI Yogyakarta.
Serangkaian aksi simbolik ini digelar karena beberapa tahun lalu, Dodok pernah bernazar untuk mencukur gundul rambutnya jika KPK berhasil menangkap Wali Kota Yogya periode 2012-2017 dan 2017-2022 atas kasus korupsi proyek pembangunan di kota Gudeg.
"Teman-teman mengingatkan, tahun 2019 saat saya mengencingi ini (tulisan Kantor Wali Kota Yogyakarta di Balai Kota), ada nazar kalau KPK sampai mengungkap perizinan hotel dan apartemen akan potong gundul," kata Dodok kepada wartawan, Sabtu (4/6/2022).
Sebelumnya, Dodok memiliki keyakinan bahwa Haryadi Suyuti akan tersandung kasus korupsi.
Terlebih pada 2015 lalu, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas sempat menyinggung maraknya pembangunan hotel di DIY.
Dia menduga ada modus korupsi dalam pemberian izin pendirian hotel utamanya di Kota Yogya dan Kabupaten Sleman.
Hanya saja komisi antirasuah itu tak melakukan pendalaman lebih lanjut.
"Busyro Muqoddas pernah berstatement ada aroma tidak sedap di balik maraknya perizinan hotel di Yogya. Artinya yang selevel Busyro sudah mengatakan seperti itu tapi KPK baru bertindak saat ini," jelasnya.
