Kinerja Belum Optimal, Mantan Wabup Kulon Progo Soroti Kinerja Pj Bupati Terlantik

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Mantan Wakil Bupati (Wabup) Kulon Progo , Fajar Gegana mengoreksi kinerja Pemkab Kulon Progo yang saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati, Tri Saktiyana . 

Pasalnya usai dilantik oleh Gubernur DIY pada 22 Mei lalu, Pj Bupati dinilai kurang optimal dalam memimpin Kulon Progo . 

Dikarenakan masih merangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. 

Untuk itu, Fajar berharap Pj Bupati bisa lebih fokus. 

Baca juga: Satgas Pangan Polres Kulon Progo Gelar Sidak, Temukan Minyak Goreng Curah dijual di atas HET

"Karena jabatannya rangkap-rangkap. Dia juga merangkap sebagai Asisten Daerah (Asda) dan Pelaksana Tugas (Plt). Untuk itu kami berharap pak Pj lebih fokus karena Kulon Progo baru memasuki recovery setelah pandemi Covid-19 ," katanya, Kamis (2/6/2022).

Untuk diketahui, selain Pj Bupati, Tri Saktiyana juga merangkap sebagai Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Plt Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY. 

Fajar menilai sektor perekonomian di Kulon Progo sekarang ini mulai bergerak sehingga diperlukan intervensi khusus terutama hal kemiskinan yang sudah dibagi menjadi empat lokus. 

Paling tidak Pj Bupati bisa mengejar ketertinggalan selama pandemi Covid-19 .

"Karena Kulon Progo dalam pemulihan. Sehingga diperlukan backup dan sinergitas kinerja yang bersifat komprehensif bagi semua organisasi perangkat daerah (OPD). Karena masyarakat butuh rangsangan, spirit dan motivasi untuk bangkit dari sektor ekonomi, terutama pariwisata dan UMKM," ucapnya. 

Dikhawatirkan, jika tertinggal, angka kemiskinan di Kulon Progo semakin merosot. 

Memang Fajar mengakui belum bisa menurunkan angka kemiskinan di Kulon Progo selama ia menjabat sebagai Wabup periode 2019-2022.

Baca juga: BKKBN Turunkan Angka Stunting di Kulon Progo Melalui Media Pewayangan dan Program DASHAT

Akan tetapi, bisa mempertahankan angka kemiskinan tidak naik signifikan.

Untuk itu, Dia berharap kepada Pemda DIY bisa memfokuskan kinerja Pj Bupati secara utuh, tidak boleh disambi-sambi. 

"Karena banyak hal-hal yang didelegasikan melalui staf ahli maupun sekretaris daerah (sekda). Jangan sampai kinerja yang harus ada intervensi dari Pj Bupati malah didelegasikan kepada mereka," kata Fajar.