Tanggapi Masalah Sampah, Sekda DIY : Sulit Tutup Permanen TPST Piyungan, Tidak Ada Tempat Lain

Air limbah sampah atau lindi yang dihasilkan sampah di TPST Piyungan sudah sangat mengganggu kenyamanan warga.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM/ Santo Ari
Aksi protes warga dengan menutup akses jalan menuju TPA Piyungan 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Permasalahan sampah di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya menjadi perhatian khusus pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, sudah memanggil kepala dinas terkait untuk memecahkan persoalan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.

Sejak Sabtu (7/5/2022) lalu, TPST yang terletak di Kabupaten Bantul itu diblokade warga sekitar.

Para warga menuntut pemerintah DIY benar-benar memperhatikan warga sekitar Piyungan.

Sebab air limbah sampah atau lindi yang dihasilkan sampah di TPST Piyungan sudah sangat mengganggu kenyamanan warga.

Bukan hanya itu, mereka juga menuntut supaya TPST Piyungan sebaiknya ditutup secara permanen.

Untuk permintaan warga terkait langkah serius pemerintah memperhatikan lingkungan sekitar TPST masih bisa disanggupi oleh pemerintah.

Misalnya bagaimana pengelolaan air lindi, kemudian penataan talut, serta penataan jalan menuju TPST.

"Kalau keluhan kaitannya dengan air lindi, talut dan lain-lain di tahun ini sudah kami alokasikan untuk bisa diperbaiki," kata Baskara Aji, Senin (9/5/2022).

Akan tetapi, untuk tuntutan warga yang meminta agar dilakukan penutupan secara permanen TPST yang menampung sampah tiga kabupaten/kota di DIY itu rasanya mustahil dapat dipenuhi pemerintah DIY.

"Yang sulit untuk kami penuhi adalah permintaan menutup permanen di sana. Kami ini kan tidak ada tempat lain selain di sana (TPST Piyungan)," imbuh Aji.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah DIY untuk saat ini yakni menanti proses skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang saat ini progresnya tinggal menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Sekarang sudah di Jakarta, sudah ada beberapa penawar. Yang kami lakukan seleksi. Itu di Bapenas, Kemenkeu dan di badan pembiayaan pembangunan," ucap Aji.

Pemerintah DIY mentargetkan 2024 semua proses itu dapat dilalui sehingga wilayah DIY memiliki pabrik pengolahan sampah seperti halnya di daerah lain.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana, merespon peliknya persoalan sampah di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya itu.

Menurutnya upaya penanganan sementara yang dilakukan pemerintah DIY untuk saat ini sudah cukup lumayan mengatasi permasalahan sampah.

"Tetapi dalam prosesnya, aksi pemerintah ini kurang cepat. Kami gak apa-apa mengeluarkan banyak anggaran asalkan sesuai waktu yang ditentukan," ucapnya.

Dia menyarankan tuntutan para warga sekitar TPST Piyungan supaya dipenuhi.

"Penuhi saja, terkait infrastruktur, penanganan bau dan sebagainya," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved