Puluhan Sopir Truk di DI Yogyakarta Sampaikan 7 Persoalan ke DPRD DIY

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan DIY Sumariyoto saat mewakili instansinya mengatakan, sesuai ketentuan bongkar muat kendaraan hanya diizinkan di bandara, pelabuhan, terminal dan tempat-tempat tertentu.

Ia berpesan kepada pemilik perusahaan agar memperhatikan ketentuan itu.

Terkait modifikasi kendaraan muatan yang marak dijumpai, dirinya menegaskan bahwa dalam pembelian sebuah kendaraan seharusnya tertera dalam Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor atau disebut SRUT terkait penggunaannya.

"Ini sudah menjadi warning pusat, kami mengingatkan kendaraan ini peruntukannya apa? Untuk curah, peti kemas kah itu sudah ada ketentuan. Memang berat bagi pengusaha, karena untuk beli mahal. Tapi bagaimanapun juga itu regulasinya," tegasnya.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 di DI Yogyakarta Tinggi, Dinas Kesehatan DIY Genjot Vaksinasi Dosis Ketiga

Sementara Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin meminta supaya para supir truk di DIY jangan menggelar aksi mogok kerja.

Sebab dampaknya akan sangat luas terhadap perputaran ekonomi bukan hanya di DIY saja melainkan ke berbagai daerah lain.

"Sopir truk jangan mogok, dampaknya ekonomi parah. Ini akan kami tindak lanjuti, karena ini kan banyak aturan yang dari pusat baik PP maupun dari Kemenhub," tegas Gimmy.

Menurutnya pertemuan pada Rabu siang ini belum menemui titik temu, sebab ada beragam persoalan yang disampaikan oleh para supir truk di DIY.

"Jadi masih akan kami bahas lagi terutama berkaitan dengan perhubungan. Baik soal KIR, over load, dan lainnya," pungkasnya. (hda)