73 Sampel di DIY Positif Omicron, Sri Sultan Akui Tak Bisa Membatasi Wisatawan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kasus Covid-19 varian Omicron sudah muncul di DIY. Kasus ini diumumkan langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pascakeluarnya hasil pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) dengan temuan 73 sampel positif Omicron.

Pemeriksaaan sampel dilakukan oleh laboratorium milik Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta dan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM).

Adapun puluhan sampel yang diperiksa, mayoritas diperoleh dari para pelaku perjalanan atau wisatawan yang menyambangi wilayah DIY. Sehingga sebagian besar kasus juga tidak berdomisili atau ber-KTP DIY.

"Orang yang berwisata ke Yogya itu kalau pulang ada yang di-swab secara mandiri. Hasil (pemeriksaan keluar) setelah beberapa hari karena pemeriksaan ini lebih rumit. Mereka (pasien) sudah pulang, laboratoriumnya baru bisa menyelesaikan (pemeriksaan)," terang Sultan di Kompleks Kepatihan, Kamis (10/2/2022).

Raja Keraton Yogyakarta ini tidak bisa memastikan ada berapa warganya yang terpapar Omicron dari hasil pemeriksaan WGS tersebut. Sebab, pihak fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) tidak merinci alamat pemilik sampel.

"Karena (sampel) tinggalan dari RS atau klinik untuk diserahkan kepada lab di UGM dan BBTKLPP," terangnya.

Atas temuan tersebut, Sultan meminta masyarakat untuk waspada terkait potensi penularan virus Corona sembari meningkatkan penegakan protokol kesehatan.

Pemda DIY juga akan kembali mengakifkan seluruh perangkat penanganan Covid-19 yang dulu telah dibentuk hingga level kalurahan.

"Sebetulnya, kalau masalah Omicron atau tidak itu sudah diputuskan (pemerintah) pusat, bagaimana tetap mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prokes dengan benar dan masker dengan benar," terangnnya.

Disinggung opsi untuk membatasi kedatangan wisatawan, Sultan mengaku tak bisa menerapkannya.

Sebab, saat ini seluruh wilayah telah memberlakukan pelonggaran, sehingga Pemda DIY kesulitan membatasi kedatangan warga dari luar daerah.

"Kita sulit untuk mencegah hal seperti ini karena kita tidak mungkin kontrol semua perjalanan mereka, baik lewat kereta api, pesawat, dan bus. Jadi harapan saya, bagaimana tetap bagi masyarakat jogja itu melaksanakan prokes pakai masker dan menjaga dirinya sendiri," ujar Sultan.

Termasuk pula pembatasan mobilitas masyarakat. Sekarang hal tersebut sangat sulit, jika tak ingin disebut mustahil, untuk diterapkan.

Pemda DIY sulit melakukan pembatasan, terlebih provinsi lain juga tidak melarang warganya pergi keluar daerah.

Sultan memilih mengoptimalkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, juga mengatifkan Satgas Covid-19 yang telah dibentuk di tingkat provinsi hingga kalurahan.