PKL Malioboro Boyongan ke Tempat Baru, Sosiolog UGM Harap Ada Jaminan Ekonomi dari Pemerintah

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro sudah melaksanakan boyongan ke tempat baru yang telah disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Yuwantoro Winduajie
Pedagang Malioboro menyiapkan lapak dagangannya di Teras Malioboro II atau bekas kantor Dispar DIY, Selasa (1/2/2022) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro sudah melaksanakan boyongan ke tempat baru yang telah disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Meski sudah mendapatkan tempat untuk kembali berjualan, Sosiolog Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Wahyu Kustiningsih SSos MA berharap pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah (Pemda) DIY maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memperhatikan keberlangsungan sosial ekonomi PKL pasca relokasi dari kawasan Malioboro.

Salah satunya dengan membuat program yang mampu memberikan jaminan bagi keberlangsungan sosial ekonomi PKL pasca relokasi.

“Perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pasca relokasi tidak serta merta melepas. Namun, diikuti pendampingan atau program yang membuat PKL membuat kondisi sosial ekonomi PKL tetap berjalan,” tuturnya, Kamis (3/2/2022).

Baca juga: Kemenag Kota Yogyakarta Torehkan Prestasi dan Diganjar Rp 1,55 Miliar oleh Kemenag RI

Ia mengatakan relokasi bukan hanya sekedar memindahkan komunitas pedagang ke kawasan baru dan mengelompokkan berdasar jenis dagangan saja.

Namun, perlu diperhatikan pula ikatan sosial yang nantinya terbentuk di tempat baru apakah memiliki risiko konflik.

Dampak terburuk dari relokasi bagi PKL adalah turunnya pendapatan karena sepinya pengunjung.

Ditambah, saat ini tanah air masih berada dalam kondisi krisis akibat pandemi.

Apabila situasi ini tidak teratasi maka risiko munculnya tindakan negatif atau kriminal tinggi.

“Dengan relokasi apakah wisatawan akan berkunjung kesana ini perlu dipertimbangkan,” ucap dosen Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM ini.

Oleh sebab itu, ia kembali menegaskan perlunya pemda DIY mengembangkan program-program yang bisa menjamin PKL setelah relokasi. 

Baca juga: PTS di Yogyakarta Akan Gelar PTM Luring Apabila Tidak Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Antara lain dengan membuat rekayasa alur atau rekayasa sosial.

Misalnya, dengan menjadikan ruang yang ditempati PKL saat ini sebagai ikon baru dari kota Yogyakarta. Dengan begitu dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat relokasi.

“Jadikan ruang baru ini sebagai ikon baru sehingga wisatawan akan merasa tidak lengkap jika ke Yogya tidak berkunjung ke tempat ini,” tandasnya. (ard)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved