Sebagian PKL Malioboro Minta Direlokasi Pasca Lebaran, Ini Tanggapan Pemda DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebagian pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang terdampak relokasi berharap agar proses pemindahan lapak dapat dilakukan pasca Idul Fitri 2022.

Pasalnya, para pedagang perlu melakukan sejumlah persiapan baik dari sisi ekonomi maupun mental sebeleum dipindah ke tempat baru.

Menanggapi permintaan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengaku tak bisa mengakomodir keinginan PKL.

Sesuai dengan rencana awal, proses relokasi tetap dilakukan di Januari 2022 ini.

Baca juga: Pemda DIY Pastikan Relokasi PKL Malioboro Tetap Dilaksanakan Januari Ini

"Jadi sekarang kan koordinasi sudah dilakukan teman-teman di kota dengan PKL saya kira rembukannya sudah kita serahkan kepada teman di kota untuk menyelesaikan rencana relokasi itu dan relokasi itu akan dimulai pada bulan Januari ini. Soal tanggalnya kota yang akan menentukan," terang Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Jumat (7/1/2022).

Aji meminta kepada para pedagang untuk tak khawatir jika tempat baru yang disiapkan pemerintah sepi pengunjung.

Sebab pihaknya akan mengupayakan agar gedung eks Bioskop Indra dan bekas kantor Dinas Pariwisata DIY dikenal wisatawan.

Salah satu caranya dengan memasang rambu-rambu informasi menuju dua spot berbelanja baru tersebut.

"Tentu itu menjadi tugas pengelola dalam hal ini Diskop UKM dan pengelola Malioboro untuk bisa memberikan informasi yang jelas di masyarakat terkait adanya relokasi. Supaya mereka bisa tahu di mana mereka akan belanja," jelasnya.

Disinggung kekhawatiran pedagang bakal kalah bersaing dengan pedagang di Pasar Beringharjo, Aji menuturkan bahwa seluruh pedagang di kawasan Malioboro sebelum ada pemindahan pun sudah terjadi persaingan.

Baca juga: Pemkot Yogya Cek Kesiapan Selter, Tanggal Relokasi PKL Malioboro Menanti Koordinasi Pemda DIY 

Wisatawan dikatakan telah membuat pilihan sejak awal apakah mereka ingin berbelanja di PKL, toko, atau Pasar Beringharjo.

"Tapi saya kira selama ini yang terjadi orang bisa memilih Beringharjo atau PKL. Milih Indra atau eks Pariwisasata itu masalah pilihan saja saya optimis laku kalau nggak laku itu terkait pandemi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto menjelaskan, permintaan untuk direlokasi pasca Lebaran itu bukan tanpa alasan.

Para anggota koperasi dikatakan ingin melakukan persiapan sebelum dipindah.

Pedagang ingin pulih dulu dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Terlebih beberapa waktu ini Malioboro mulai dipadati wisatawan.

Pedagang juga perlu mempersiapkan mentalnya sebelum berjualan di tempat baru.

"Paling tidak memberi kesempatan teman-teman untuk masih beraktivitas di sana untuk menutup misalnya keterpurukan akibat pandemi dan menyiapkan segala sesuatu seperti mental dan sebagainya karena akan menempati nuansa dan tempat baru ya," jelasnya.

Lebih jauh, Rudi juga meminta agar pemerintah dapat memastikan kesiapan sarana dan prasarana di lokasi relokasi.

Termasuk adanya pembatas di lapak antar pedagang agar tak terjadi konflik kepemilikan.

Baca juga: Nasib Pedagang Kaki Lima Malioboro Yogyakarta, 1.700 PKL Dapat Jatah Tempat Baru

"Karena batas antar lapak belum dipasang. Karena dimungkinkan kalau nggak dibatasi hanya permasalahan 5 cm jadi permasalahan bagi teman-teman. Kita siap melaksanakan itu manakala komponen komponen sudah siap," tuturnya.

Rudi juga meminta agar pemerintah menjamin tempat mereka berjualan dapat ramai dikunjungi wisatawan.

Selain itu, dengan adanya proyek penataan dia berharap tak lagi memunculkan pedagang liar di kawasan itu.

"Makannya bagaimana langkah pemerintah untuk mengundang bisa masuk ke selter (gedung bekas Dinas Pariwisata DIY)," tambahnya.

Rudi pun memastikan bahwa seluruh anggota PKL Tri Dharma mendapat jatah berjualan di selter yang dibangun di bekas kantor Dinas Pariwisat DIY.

Anggota PKL yang tercatat berjumlah 920 pedagang.

"Memang ada 14 orang yang tidak terakomodir di lapak itu dan kebetulan di organisasi kita yang 14 itu memang pedagang yang sudah lama tidak aktif baik di organisasi dan aktivitas," ucapnya. ( Tribunjogja.com )