Dukung Usulan 1 Maret Jadi Hari Besar Nasional, Menkopolhukam: Peristiwa 6 Jam Manfaatnya 75 Tahun

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY menggelar seminar nasional secara daring bertajuk "Serangan Umum Di Jogja: Indonesia Masih Ada". 

Perhelatan tersebut diadakan dalam rangka pengusulan Serangan Umum 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang juga menjadi salah satu narasumber mengatakan, jatuhnya ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta dalam Agresi Militer II pada 19 Desember 1948 merupakan dasar Belanda untuk mengklaim bahwa Indonesia sudah tidak ada.

Namun berkat persatuan rakyat, Indonesia dapat menunjukkan eksistensinya melalui serangan serentak yang dilancarkan pada 1 Maret 1949.

Baca juga: Peserta Tak Lolos Passing Grade, 69 Formasi PPPK Non Guru Kota Yogyakarta Masih Kosong

Momen tersebut dapat digolongkan sebagai peristiwa krusial dan manfaatnya masih terasa hingga saat ini.

“Kala itu awal Maret 1949, Sultan (Sri Sultan Hamengku Buwono IX) mendengar akan diselenggarakan rapat Dewan Keamanan PBB soal Indonesia dan Belanda. Sultan berkirim surat ke Panglima Sudirman untuk melakukan Serangan Umum untuk mengusir Belanda. TNI dan laskar rakyat berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 Jam,” ujar Mahfud saat menjadi pembicara Seminar Nasional ‘Serangan Umum di Jogja: Indonesia Masih Ada’ secara daring pada Selasa (16/11/2021).

Mahfud melanjutkan, meski peristiwa itu hanya berlangsung selama enam jam, namun dampak dan manfaatnya bisa dirasakan lebih dari 75 tahun. 

Serangan itu efektif mematahkan argumentasi Belanda sekaligus menjadi ajang pembuktian ke dunia internasional bahwa Indonesia masih eksis dan pemerintahannya dapat bergulir lagi.

“Sekarang mungkin ancaman militer sudah jauh berkurang, tapi bisa jadi suatu saat terjadi, seperti gejolak yang terjadi di Asia, kemudian juga ada ancaman dalam bentuk lain. Ini semua cuma bisa kita hadapi dengan sinergi dan kerjasama antar elemen bangsa,” kata Mahfud.

Mahfud menegaskan, eksistensi Indonesia perlu dijaga, dan rakyat perlu mematri kebanggaan bahwa Indonesia adalah bangsa yang memproklamirkan sendiri kemerdekaannya. 

Kemerdekaan republik ini bukanlah hadiah atau pemberian dari negara lain.

“Ini adalah bentuk kolaborasi masyarakat sipil dan militer, dirancang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Panglima Jenderal Sudirman, dilaksanakan bersama oleh TNI dan rakyat Yogyakarta,” ujar Menko Mahfud.  

Dalam seminar tersebut, Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) juga mendukung usulan Gubernur DIY Sri Sultan HB X tentang 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. 

Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Setneg Dadan Wildan mengatakan, peristiwa tersebut merupakan bukti nyata perjuangan indonesia untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa TNI dan rakyat masih kuat dan solid.

Dia melanjutkan, beberapa waktu lalu Mensesneg telah menerima surat resmi dari Gubernur DIY terkait upaya pengusulan tersebut. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pemrakarsa.