Breaking News:

Yogyakarta

ASN Pemda DIY Dilarang Ambil Cuti dan Berpergian Sepanjang Libur Maulid Nabi 2021

Kebijakan pelarangan itu merupakan instruksi langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

TRIBUNJOGJA.COM / Yuwantoro Winduajie
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dilarang mengambil cuti maupun bepergian ke luar daerah selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW sepanjang 18 hingga 22 Oktober 2021 mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menuturkan, kebijakan pelarangan itu merupakan instruksi langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) .

Sebelumnya, pemerintah juga menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari 19 Oktober menjadi 20 Oktober 2021.

Kebijakan tersebut diambil guna mengantisipasi munculnya kasus baru Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Geser Libur Maulid Nabi jadi 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian ke Luar Kota

"Kalau memang sudah aturannya kita akan mengikuti. Kita berharap ASN pada saat libur tidak usah berpergian keluar kota untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," jelas Aji di kantornya, Kamis (14/10/2021).

Kemudian untuk ASN yang dalam keadaan darurat perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya.

Aji mengungkapkan, aktivitas perjalanan ke luar daerah merupakan hal yang riskan.

Terlebih pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia.

Dia pun memaklumi kebijakan pemerintah untuk menggeser hari libur keagamaan maupun larangan cuti ASN.

Jika tak ada kebijakan tersebut, dikhawatirkan bakal meningkatkan peluang masyarakat untuk melakukan perjalanan karena adanya waktu libur panjang.

Baca juga: Hari Libur Maulid Nabi Digeser ke Tanggal 20 Oktober : ASN Dilarang Cuti pada 18-22 Oktober

"Kita juga sudah beberapa kali ini tidak membolehkan cuti (di hari) yang menyambung dengan cuti bersama. (Larangan cuti dan berpergian) akan kita tindak lanjuti dengan surat edaran. Nanti dibuat oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah DIY)," ungkapnya.

"Kalau cuti kan keluar kota ramai-ramai, keluar kota itu yang menjadi persoalan," tambahnya.

Lebih jauh, Aji memastikan bahwa mereka yang melanggar bakal dikenai sanksi.

ASN yang melanggar diberi hukuman dispilin sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja.

"Yang namanya pelanggaran administrasi mulai dari lisan sampai pemberhentian. Tapi kan sanksi diberikan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran," jelasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved