Kejar PAD, Legislatif Dorong Pemkot Yogya Lakukan Pelonggaran Bertahap
Kalangan legislatif mendorong Pemkot Yogyakarta agar melakukan pelonggaran secara bertahap di masa PPKM Level 3, khususnya di sektor pariwisata
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Hari Susmayanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif mendorong Pemkot Yogyakarta agar melakukan pelonggaran secara bertahap di masa PPKM Level 3, khususnya di sektor pariwisata.
Dengan harapan pendapatan asli daerah (PAD) dari realisasi pajak sanggup dikejar jelang penghujung 2021.
Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto mengungkapkan, saat ini terdapat dua kebijakan sektor pariwisata yang dinilainya rancu, serta mengancam perekonomian.
Yakni, penutupan Jalan Mangkubumi dan penerapan skema ganjil genap di Malioboro.
"Padahal, di dua kawasan tersebut ada banyak sekali hotel, restoran, dan lain-lain. Kebijakan itu, tentu membatasi aktivitas mereka," katanya Minggu (26/9/2021)
Karenanya, Fokki dapat memaklumi, ketika ada puluhan pelaku pariwisata, khususnya di sektor hotel dan restoran, yang mengajukan dispensasi pembayaran pajak.
Pasalnya, harus diakui, sepanjang pandemi Covid-19 berlangsung, ditambah PPKM, pendapatan turun drastis.
Sebagai informasi, pajak hotel sejauh ini baru terealisasi 30,50 persen, pajak restoran 69,52 persen, kemudian pajak hiburan 26,86 persen.
Baca juga: PAD Kota Yogyakarta Jauh dari Target, Mayoritas Sumbangsih dari Pajak Bumi dan Bangunan
Baca juga: DPRD Kota Yogyakarta Akan Perkuat Infrastruktur Penunjang Perekonomian Berkaitan dengan Pariwisata
Otomatis, dengan tersisa beberapa bulan saja sebelum pergantian tahun, realisasinya tentu sangat berat untuk mendekati 100 persen.
"Makanya, butuh pelonggaran secara bertahap ya, supaya industri pariwisata bisa bernafas lagi. Dua kebijakan itu jangan diterapkan. Toh, tidak akan berdampak untuk menekan sebaran Covid-19," ungkap Fokki.
"Kalau itu untuk mencegah macet, ya mending terapkan skema buka tutup saja. Tutup kalau padat, terus misalnya sudah lengang, tinggal dibuka lagi. Jadi, para pelaku usaha di sana tidak terlalu terdampak," lanjutnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menandaskan, dengan capaian vaksinasi Covid-19 yang cenderung cepat dan kini sudah menyentuh sekitar 70 persen warga, Pemkot harus mulai memikirkan langkah pendukungnya.
"Ya, kecepatan vaksinasi itu harus diimbangi juga dengan kebijakan di lapangan. Khususnya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat," ujarnya. (Tribunjogja/Azka Ramadhan)
