Memilih Calon Panglima TNI Di antara Dua Jenderal

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Masa purna tugas Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto semakin mendekat, yakni November 2021. Nama-nama calon penggantinya mulai santer dibicarakan.

Dua nama yang kerap disebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Nama yang bakal dipinang Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi misteri.

Hanya saja, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan usia atau masa pensiun calon Panglima TNI berikutnya bisa faktor tersendiri. Jika terpilih Andika bakal pensiun pada 1 Januari 2022, sementara Yudo memiliki masa jabatan dua tahun hingga 1 Desember 2023, kemudian KASAU Fadjar Prasetyo bakal pensiun 1 Mei 2024.

"Tiga pejabat ini enggak ada yang nyampai menghadapi situasi atau persiapan di tahun 2024. Bayangkan Kapolri lahir 5 Mei 1969, pensiunnya 1 Juni 2027 atau tiga tahun setelah pemilu," kata TB Hasanuddin, dalam diskusi Dialektika Demokrasi 'Tantangan Besar Panglima TNI Baru', Kamis (16/9/2021).

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha berpendapat, tantangan calon Panglima TNI saat ini tak begitu berat. Dari dua nama yang santer dibicarakan, mereka tak akan bersinggungan dengan Pemilu 2024. Karenanya, Syaifullah memprediksi bisa saja Presiden Jokowi mengambil jalan tengah. Yakni dengan memilih Andika terlebih dahulu, dan memilih Yudo untuk menggantikan Andika nantinya.

Sementara pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut, siapa yang terpilih menjadi Panglima TNI selanjutnya tidak bisa lepas dari keterkaitan dengan politik. Menurutnya politik di TNI merupakan residu masa lalu dari masa orba, di mana TNI masih mendapat peran yang sangat besar di ruang sosial politik.

Sejak reformasi, salah satu amanat reformasi adalah bagaimana TNI tidak lagi mengambil ruang yang terlalu besar, jauh masuk ke ruang politik, terutama politik praktis. Akan tetapi, tak bisa dimungkiri saat ini bursa Panglima TNI banyak dikaitkan dengan isu-isu politik elektoral 2024.

"Padahal sebenarnya ini tidak berkaitan secara langsung. TNI dalam hal ini tentu saja memang punya tugas dan peran yang strategis menjelang 2024, tapi bukan terkait dengan politik praktisnya. Melainkan terkait dengan mengamankan bagaimana perhelatan besar demokrasi yang tentu saja dalam hal ini menjadi cara menjaga reputasi negara," kata Khairul.

"Bahwa kita bisa menjalankan demokrasi dengan baik, lancar, damai, menghasilkan kepemimpinan baru yang bisa membawa kemajuan. Jadi bukan soal politik praktisnya, tapi bagaimana Panglima TNI nanti bisa mengawal ini tadi menjadi sesuatu yang lancar dan sukses," tambahnya.

Tantangan
Bagi TB Hasanuddin, dalam memilih pengganti Hadi Tjahjanto ada empat hal pokok yang harus dimiliki dan dipertimbangkan. Pertama, yang bersangkutan harus mampu melanjutkan pembangunan TNI minimum essential force. Saat ini pembangunan itu baru mencapai tahap ketiga sekira 60 persen dan diharapkan pada 2024 dapat mencapai 80 persen.

Kedua, Panglima TNI baru bakal dituntut melanjutkan, menjaga serta meningkatkan profesionalisme prajurit. Menurutnya, Indonesia tidak bisa lagi membiarkan para prajurit TNI hanya memiliki kemampuan asal-asalan. Karena itu peningkatan profesionalisme, frekuensi pelatihan dan pendidikan diperlukan, disamping kelengkapan senjata yang bagus dalam rangka kesiapan menghadapi setiap ancaman kedepan.

Ketiga, permasalahan disiplin perlu menjadi perhatian bagi Panglima TNI baru. Dalam 2-3 tahun terakhir, TB Hasanuddin mencatat ada ratusan prajurit yang desertir atau melarikan diri dari satuannya. "Itu harus menjadi fokus bahasan, dan kebanyakan di prajurit angkatan darat," katanya.

Perkelahian antar angkatan di tubuh TNI hingga konflik antara TNI dan Polri juga harus dihindari ke depan. Kejadian penyerangan Polsek Ciracas menjadi bukti nyata disiplin prajurit masih harus ditegakkan.

Keempat, TB Hasanuddin menilai prajurit harus mendapatkan perhatian dari Panglima TNI, terutama dari segi kesejahteraan. Mulai dari jumlah asupan makanan, gaji, kesehatan, hingga pendidikan keluarganya.

Dia mencontohkan seorang prajurit TNI berangkat kopral akan kesulitan untuk menyekolahkan anaknya hingga tingkat SMA.