TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi C DPRD DIY mendukung penuh langkah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menutup 14 lokasi penambangan di lereng Merapi tepatnya di daerah Cangkringan, Kabupaten Sleman.

Komisi C menilai keputusan Gubernur DIY sesuai dengan temuan panitia khusus (pansus) pengawasan pelaksanaan peraturan daerah (perda) yang dibentuk DPRD DIY.

“Langkah Gubernur DIY ini sejalan dengan rekomendasi DPRD DIY,” ungkap  Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Setiadi dalam keterangan pers Selasa (14/9/2021).

Arif menjelaskan pada bulan Maret lalu legislatif membentuk Pansus  Bahan Acara (BA) Nomor 9 Tahun 2021 yang tugasnya  mengadakan  pengawasan terhadap  pelaksanaan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Baca juga: Sri Sultan Hamengku Buwono X Geram dengan Aktivitas Tambang Ilegal di Gunung Merapi: Rusak Semua

Arif Setiadi ditunjuk sebagai Ketua Pansus.

Hasil kerja pansus kemudian dilaporkan di depan rapat paripurna DPRD DIY  pada 5 April 2021.

"Kami sangat menyayangkan pelaksanaan perda tersebut belum cukup optimal,”  tegasnya.

Mengenai adanya temuan pansus, Arif mengatakan ada banyak hal yang menjadi perhatian, antara lain masih ditemuinya penambangan tanpa izin alias (PETI).

Ada 14 penambangan dengan lokasi terbagi di dua tempat.

Sebanyak delapan penambangan dilakukan di lahan Sultan Grond (SG) dan sisanya memanfaatkan tanah desa.