Pariwisata Mati Suri, Pemkot Yogya Turunkan Target Pendapatan Hingga 4,12 Persen 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA  - Lonjakan kasus Covid-19 yang berdampak pada rangkaian pengetatan sejak Juli 2021 lalu membuat Pemkot Yogyakarta harus menerapkan langkah realistis, dengan menurunkan target pendapatan daerahnya. 

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan kebijakan PPKM Darurat, dan berlanjut PPKM Level 4 yang masih berlaku sampai hari ini, mengakibatkan ekonomi Yogyakarta tidak dapat tumbuh secara maksimal. 

Bukan tanpa sebab, sektor pariwisata yang selama ini jadi harapan terbesar untuk mengeruk pundi-pundi, otomatis tidak bisa bergeliat seiring pengetatan.

Praktis, target pendapatan harus diturunkannya hingga 4,12 persen. 

"Yogyakarta ini kan kota pariwisata. Tapi, lonjakan kasus Covid-19, serta PPKM, membuat kunjungan wisata sangat menurun. Jadi, laju perekonomian Kota Yogyakara pun melambat sekarang," jelasnya, Minggu (29/8/2021). 

Sejatinya, target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp1,678 triliun. Kemudian, pada rancangan APBD perubahan, diturunkan 4,12 persen, jadi Rp1,610 triliun.

Terdapat dua pos, yang diasumsikan turun drastis. 

Yaitu, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan  turun sampai Rp 59,5 miliar. Setali tiga uang, transfer dari pemerintah pusat diperkirakan juga anjlok Rp22,9 miliar, khususnya dari sektor Dana Alokasi Umum (DAU). 

Baca juga: Terimbas Pandemi Covid-19, 72 Hotel dan Restoran di DI Yogyakarta Tutup Permanen 

"Sejak PPKM ini kan hotel, restoran, dan kegiatan ekonomi lainnya turun semua. Otomatis, dari pajak dan retribusi itu akhirnya banyak yang tak tercapai. Bahkan, sampai bulan Agustus ini masih sangat rendah," tandas Heroe. 

"Dana dari pusat, DAU turun juga, sehingga mau tidak mau, kita harus berupaya maksimal, butuh effort besar. Situasi pandemi, ekonomi lesu, tapi harus dapat meningkatkan pendapatan. Memang seninya di situ," lanjutnya. 

Apalagi, di tengah penurunan target pendapatan, Pemkot Yogyakarta harus meningkatkan target belanjanya. Saat ini, alokasi belanja daerah naik cukup siginifikan hingga 9,74 persen dari sebelumnya, sekitar Rp172,7 miliar. 

Bukan tanpa sebab, pihaknya harus menggelontorkan dana yang cenderung besar, untuk penanganan pandemi corona yang semakin berkepanjangani ini. Terlebih, tidak dapat dipungkiri, sangat banyak penduduk terdampak. 

Orang nomor dua di kota pelajar itu berharap, kenaikan alokasi belanja dalam APBD perubahan ini, dapat menjadi stimulus dalam menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengentaskan kemiskinan. 

"Pendapatan turun, tapi kegiatan belanja meningkat karena masyarakat banyak yang harus dibantu. Ini mengakibatkan kegiatan pemerintah untuk peningkatan kesehatan, dan pemulihan ekonomi menjadi penting," ucapnya. 

Oleh karenanya, Pemkot Yogyakarta harus realistis dalam menyikapi kondisi terkini, untuk menjaga stabilitas neraca keuangan daerah. Akan tetapi, ia berharap, selepas bulan September nanti, situasinya bisa mulai membaik. 

"Sampai triwulan ketiga ini, belum menunjukkan capaian yang optimal, karena kondisi ekonominya memang belum stabil. Tapi, kita berasumsi, pendapatan akan membaik di Oktober, November dan Desember," ujarnya. (Tribunjogja/Azka Ramadhan)