Tak Perlu Khawatir, Stok Vaksin Agustus Ada 82,3 Juta Dosis

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid mengatakan, pada Agustus ini stok vaksin yang tersedia sebanyak 82,3 juta dosis.

Editor: Agus Wahyu
Istimewa
Ilustrasi vaksinasi massal di Yogyakarta, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi COVID19 Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan, pada Agustus ini stok vaksin yang tersedia sebanyak 82,3 juta dosis. Ia meminta masyarakat untuk tidak ragu divaksin sesuai dengan jadwal ketersediaan vaksin di daerahnya masing-masing.

"Dan jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan agar upaya menurunkan penularan dapat terus berjalan konsisten," ujarnya, Jumat (6/8/2021).

Dia berharap, stok vaksin Covid-19 dapat digunakan dengan cermat. Vaksin yang tersedia selain untuk memperluas cakupan vaksinasi masyarakat di daerah, juga mempertimbangkan agar masyarakat yang menerima dosis pertama juga dipastikan mendapat dosis kedua tepat waktu.

Hal tersebut karena kedatangan vaksin ke Indonesia juga secara bertahap. Diketahui, dari target sasaran vaksinasi 208.265.720, hingga Kamis (5/8) pukul 18:00 WIB, total vaksinasi dosis 1 mencapai 48.858.419 atau 20,46% dan total vaksinasi dosis 2 baru 22.283.984 atau 10,7%.

Indonesia kembali kedatangan vaksin tahap ke-35 berupa vaksin AstraZeneca sebanyak 594.200 dosis. Kedatangan ini merupakan bagian kedua dari perjanjian bilateral AstraZeneca dengan pemerintah Indonesia, setelah pengiriman pertama 1.041.400 dosis vaksin pada Juli lalu.

Siti Nadia mengatakan, total Indonesia sudah kedatangan 180.072.080 dosis vaksin. Di antaranya sebanyak 144.700.280 masih berupa bulk atau bahan baku dan 35.371.800 vaksin jadi.

Dari jumlah vaksin bahan baku kemudian diolah menjadi vaksin jadi berjumlah 117.300.000. Sehingga total estimasi vaksin jadi sebanyak 152.671.800. "Diharapkan pelaksana vaksinasi di seluruh Indonesia agar dapat mencermati pengaturan jadwal yang telah disediakan oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Nadia menambahkan, pemerintah terus mendorong upaya percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok. Saat ini setidaknya sudah 90,8 juta vaksin yang telah terdistribusi dan ada 3 juta yang akan dikirimkan pada pekan ini serta 6,9 juta stok yang juga dipersiapkan untuk dikirim.

"Sehingga total 100,9 juta vaksin yang beredar dimana stok daerah berjumlah 19 juta dosis," ujar dr Nadia.

Dia berharap, stok vaksin Covid-19 dapat digunakan dengan cermat.Vaksin yang tersedia selain untuk memperluas cakupan vaksinasi masyarakat di daerah, juga mempertimbangkan agar masyarakat yang menerima dosis pertama juga dipastikan mendapat dosis kedua tepat waktu. Hal tersebut karena kedatangan vaksin ke Indonesia juga secara bertahap.

Percepat Vaksinasi
Guna memudahkan dan memastikan akurasi data calon penerima vaksin Covid-19, Kementerian Dalam Negeri RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memberikan akses kepada BPJS Kesehatan agar aplikasi P-Care Vaksinasi bisa mengakses data kependudukan.

Diharapkan melalui integrasi ini, pelaksanaan program vaksinasi dapat berjalan lancar. Integrasi data ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Pelayanan Vaksinasi Covid-19 antara Dukcapil dan BPJS Kesehatan.

Penandatanganan dilakukan daring ini diteken oleh Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakhrullah dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Akses dari P-Care Vaksinasi ke Dukcapil ini diberikan untuk akurasi data masyarakat yang datang secara langsung (go show) dan belum mendaftar melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk vaksinasi. Peserta yang akan divaksin terlebih dahulu harus menyetujui datanya di-input dan disimpan oleh BPJS Kesehatan untuk kepentingan pendataan vaksin.

Selain itu, persetujuan dari peserta vaksin tersebut juga bertujuan untuk penerbitan sertifikat vaksin oleh Kementerian Kesehatan. “Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan dari Dukcapil Kemendagri RI terkait integrasi ini. Tidak hanya dalam momen ini saja, dukungan itu kami dapatkan, tetapi terkait layanan pendaftaran peserta JKN-KIS pun sangat tergantung atas akses data kependudukan dari Dukcapil. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi bagi seluruh warga Indonesia,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved