Breaking News:

Yogyakarta

Bincang Parlemen : Melihat Pemanfaatan Teknologi Digital dan Informasi di Wilayah DIY

Percepatan digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus digencarkan.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
Bincang parlemen bersama Komisi A DPRD DIY dan Gojek, Jumat (6/8/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Percepatan digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus digencarkan.

Upaya kolaborasi start up dan penyedia jasa pelayanan secara online diharapkan terus ditingkatkan, agar blue print atau kerangka kerja pemerintah DIY tentang optimalisasi digital tepat sasaran.

Anggota Komisi A DPRD DIY Stevanus C Handoko mengatakan, yang menjadi perhatian bersama saat ini banyak para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di DIY masih kebingungan untuk menciptakan suatu produk yang benar-benar laku dipasar online.

Oleh sebab itu, Stevanus berharap perusahaan start up yang bekerja sama dengan pemerintah yakni Gojek salah satunya dapat berkolaborasi untuk melakukan pendampingan.

Baca juga: Anggaran Rp370 Juta dari Danais Digunakan untuk Penunjang Vaksinasi Pelaku UKM dan UMKM

"Karena kalau aplikasi sudah ada, tapi gak tahu produk yang laku dipasar online itu apa, para pelaku UMKM ini bingung. Kalau ada pendampingan bisa sedikit teratasi," katanya, dalam acara Ngobrol Parlemen Tribun Jogja, bertema Sejauh Mana Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di DIY, Jumat (6/8/2021)

Stevanus menambahkan, sebenarnya pemerintah DIY sudah memiliki produk hukum yang disiapkan untuk menghadapi era digitalisasi seperti sekarang ini sejak 19 tahun yang lalu.

Produk hukum tersebut berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Jogja Cyber Province yang diterbitkan pada 2006 silam.

Pergub tersebut juga didukung oleh kalangan legislatif yang turut mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2019 tentang Jogja Smart Province.

"Kami sudah ada perda pengelolaan teknologi dan infromasi, dan rencana aksi melalui Jogja Smart Province dengan harapan meningkatkan kolaborasi digital," jelasnya.

Dari dua produk hukum tersebut diharapkan pemerintah mampu merumuskan bagaimana membangun ekosistem ekonomi dengan berbasis digital.

Baca juga: UAD-YRN Selenggarakan Pelatihan Literasi Finansial bagi Ibu pelaku UMKM

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved