Ekonomi di DI Yogyakarta Diprediksi Tetap Tumbuh di Tengah Pemberlakuan PPKM Level 4

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perekonomian di DI Yogyakarta diprediksi dapat tetap mengalami pertumbuhan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kini disebut dengan PPKM berlevel.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Beny Suharsono menuturkan, berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia DIY, perekonomian DIY diprediksi akan tumbuh positif antara 4,5-5,3 persen di triwulan II tahun 2021 ini. 

Kendati demikian, angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada triwulan pertama tahun 2021, di mana ekonomi DIY tumbuh sekitar 6,14 persen.

Baca juga: Rentan Terpapar Covid-19, Pemantauan Ibu Hamil di Gunungkidul Tetap Dioptimalkan

"Tapi ini ada catatannya jika ingin sukses. Catatannya, bila sukses mengendalikan pandemi Covid melalui vaksinasi dan kemudian upaya pemulihan sosial kesehatan. Diiringi juga bila kita bisa efektif merealisasikan belanja fiskal DIY," terang Beny, Minggu (1/8/2021).

Kendati demikian, kebijakan PPKM juga bakal berdampak pada indikator kinerja sasaran pemerintah. 

Seperti target pengentasan angka kemiskinan, capaian indeks rasio gini, maupun target pertumbuhan ekonomi.

Untuk diketahui, pada Maret 2021lalu jumlah penduduk miskin di DI Yogyakarta bertambah menjadi 506,45 ribu orang. 

Dengan demikian, persentase penduduk miskin di wilayah ini adalah sebesar 12,80 persen. 

Adapun satu semester sebelumnya, pada September 2020, jumlah penduduk miskin di provinsi ini adalah sebanyak 503,14 ribu penduduk. Persentasenya sama dengan tahun ini yakni 12,80 persen dari total penduduk.

Selain itu, indeks gini atau tingkat ketimpangan di DIY juga mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut tercermin dari angka rasio gini pada Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,441 atau naik 0,004 poin dibanding September 2020 lalu yakni sebesar 0,437

"Artinya kemiskinan meningkat dan gap antara masyarakat dan perkotaan meningkat, walaupun angka kemiskinan belum bergeser dari angka 12,8 persen," terangnya.

Untuk itu, Pemda DIY akan mengoptimalisasi realisasi hibah atau bantuan sosial yang saat ini pelaksanaannya tengah disusun. Bantuan tersebut diutamakan untuk penanganan pandemi Covid-19. 

Organisasi perangkat daerah (OPD) pun diminta untuk dapat bekerja secara serius dan kolaboratif untuk melakukan refocusing anggaran APBD.

"Merespons Instruksi Kementerian Dalam negeri dalam rangka percepatan penyaluran bansos atau jaring pengaman sosial dari APBD," terangnya.

Baca juga: Aktivitas Taman Kuliner Wonosari Gunungkidul Mulai Meningkat, Kunjungan Masih Minim