Yogyakarta

817 Bus Pariwisata di DIY Nyaris Tak Bergerak, Organda dan Asita Pasrah Kebijakan Selanjutnya

Selama 17 bulan pandemi, aturan yang dikeluarkan pemerintah tidak memberikan solusi bagi pengusaha transportasi.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Ilustrasi. Suasana Terminal Dhaksinarga Wonosari, Gunungkidul beberapa waktu lalu 

"Secara keseluruhan 817 armada. Itu posisi gak bergerak selama PPKM. Ya wis katanya 17 hari, nambah terus gak ada kepastian. Pasrah aja, negara sudah otoriter. Kami cuma mendengarkan aturan, kami tidak boleh bertanya dan menolak," tegas Hantoro.

Frekuensi yang sama juga dirasakan para kalangan pengusaha jasa biro perjalanan wisata yang tergabung dalam Association of The Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) DIY.

Mereka menganggap kelonggaran yang diberikan pemerintah saat ini belum cukup menggerakkan industri.

Baca juga: Organda DIY Harapkan 2 Hal pada Pemerintah

Ketua ASITA DIY Hery Setyawan mengatakan, selama ini yang seringkali menjadi perbincangan khususnya di DIY adalah pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro.

Sementara ia mengklaim pelaku industri pariwisata menjadi salah satu motor penggerak perputaran ekonomi di DIY.

"Selama ini yang jadi perhatian PKL Malioboro. Padahal PKL akan tergerak jika industri sudah jalan. Nah, kami juga butuh solusi. Butuh perhatiannya juga," jelasnya.

Secara prinsip Hery sejalan dengan para pengusaha transportasi wisata yang memilih pasrah dengan kebijakan pemerintah selanjutnya.

Ia menilai kebijakan pelonggaran saat ini belum cukup mampu menggerakan perekonomian industri.

"Sekarang Malioboro sudah dibuka, tempat vacation kalau menyusul pun kunjungannya hanya pribadi. Belum cukup mengangkat industri, belum melibatkan jasa pariwisata," jelasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved